Kepala BPKP Riau Ichsan Fuady Dikukuhkan, Alfedri Sampaikan Tahniah

SIAK - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Ichsan Fuady, dikukuhkan  di Balai Pauh Janggi Kediaman Gubernur Riau Pekanbaru, Selasa (30/4/2019).

Sejumlah kepala daerah yang turut hadir menyaksikan prosesi pengukuhan, diantaranya Gubernur Riau Syamsuar dan Bupati Siak Alfedri, menyampaikan harapan yang sama terhadap kemitraan Pemerintah Daerah dan BPKP Riau kedepan.

Dalam sambutannya Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, keberadaan BPKP sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas adanya percepatan pembangunan serta pelayanan publik pada komponen masyarakat.

Selain itu, BPKP juga diharapkan dapat berperan aktif dan bekerjasama dalam hal pengawasan dengan pemerintah daerah di Provinsi Riau, sebagai mitra yang handal dalam menciptakan pemerintahan di daerah yang baik dan bersih.

“Dengan kemitraan ini, sasaran akhirnya diharapkan terjadinya perubahan pola pikir budaya kerja dan perilaku aparat pemerintah sehingga tercipta pemerintahan yang baik,” ucap Syamsuar.

Karena itulah, sambung Syamsuar, Pemprov Riau mohon bimbingan karena aparatur pengawasan internal pemerintah daerah di Riau masih banyak yang belum memiliki sertifikat auditor.

“Dalam rangka tugas khususnya aparatur kita yang ada di daerah ini, mari kita saling berpegangan tangan dalam meningkatkan pelayanan sektor publik, wujudkan iklim dalam mencegah praktek KKN serta meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujar Syamsuar.

Sementara itu Bupati Siak Alfedri yang turut hadir bersama beberapa kepala daerah lain di Provinsi Riau menyampaikan ucapan selamat kepada Ichsan, yang menggantikan pejabat sebelumnya Dikdik Sadikin sebagai Kepala BPKP yang baru. 

Harapan senada dengan Gubri juga disampaikan pemimpin Negeri Istana itu, kedepan diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara Pemkab Siak dengan BPKP dalam mewujudkan pemerintahan sesuai prinsip Good Local Governance (GLG).

“BPKP merupakan mitra pemerintah daerah dalam mengakselerasi pelaksanaan Good Local Governance lewat penyelenggaraan otonomi daerah yang berakuntabilitas kinerja baik, serta optimalisasi penerimaan daerah dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN,” kata Alfedri.