Masyarakat Bubuhkan Tanda Tangan Minta Pemkab Rohul Tutup Penambangan Sirtu Ilegal
ROHUL, CATATANRIAU.com | Puluhan masyarakat Desa Bangun Jaya dan Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) membubuhkan tanda tangan terkait adanya penambangan Sirtu ilegal yang beroperasi di Desa meraka. Mereka menolak dan meminta kepada Pemkab Rohul serta Aparatur yang terkait untuk menutup penambangan sirtu Ilegal tersebut.
Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Sarnoto ST salah satu Masyarakat yang mempunyai lahan disekitaran penambangan mengatakan aspirasi dari masyarakat untuk segera menutup pertambangan Sirtu ilegal tersebut.
"Kami minta kepada Pemkab Rohul dalam hal ini Bupati Rohul H.Sukiman untuk menutup penambangan sirtu ilegal yang ada di wilayah kami, dan tolong Pak Bupati turun ke lapangan untuk melihat langsung lokasi penambangan sirtu ilegal ini," pintanya, Kamis (27/11/2022).
Beliau juga menekankan kepada Dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk turun langsung kelapangan karena penambangan Sirtu ilegal ini sudah jelas merusak lingkungan hidup.
"Saat ini dampak adanya penambangan ini telah mengakibatkan tanah disepanjang sungai mulai mengalami abrasi, bahkan tanaman kelapa sawit milik warga sudah banyak yang tumbang dan bisa jadi kalau ini di biarkan lahan pemukiman wargapun nantinya akan ikut tergusur," tambahnya.
Sementara itu Harta, salah satu masyarakat yang juga mempunyai lahan yang ada disekitaran penambangan ilegal tersebut, ia mengatakan, "seandainya Pemerintah menutup mata terkait adanya penambangan ilegal ini maka kami dan warga masyarakat akan datang langsung menghadap Bupati Rohul dan akan memboikot jalan menuju lokasi tambang," katanya dengan tegas.
Ditempat yang sama seorang warga yang bernama Harta itu juga berharap sekali, agar penambangan ilegal seperti ini bisa ditertibkan sebab dinilai sudah jelas akan merusak lingkungan hidup, “jangan ada yang sifatnya pembiaran yang juga akan merugikan masyarakat banyak,” tukasnya.***
Reporter : E.S NST
Editor : Idris Harahap
