122 Ekor Sapi Terindikasi Suspek PMK Yang Tersebar Di Beberapa Desa
ROHUL, CATATANRIAU.com | Ratusan ekor sapi yang terbagi di beberapa Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terindikasi suspek terserang Penyakit Mulut dan Kaki (PMK).
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Agung Nugroho pasca mengikuti rapat koordinasi penangan kasus PMK bersama Gubernur Riau via zoom di ruang Vidio Konferensi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Selasa (21/06/2022)
Diakui Kadisnakbun Rohul, Agung, ada sebanyak 122 ekor yang terindikasi suspek PMK yang tersebar di beberapa Desa, seperti di Desa Pasir Jaya, Bencah Kusuma, Kabun, Bono Tapung, Pematang Tebih, Kota Baru dan Sangkir indah.
"Memang pada beberapa bulan yang lalu, di Provinsi Riau ini yang ada laporan penyakit PMK itu di Kabupaten Rohul, tepatnya di Desa Pasir Jaya," jelas Agung.
Pada waktu itu, ada lima ekor Sapi yang teridentifikasi terserang PMK, dan kini jumlah tersebut semakin meluas hingga mencapai diangka 122 ekor.
"Tepat pada 18 dan 19 Juni 2022, kita mendapat laporan dari masyarakat, bahwa terdapat 122 ekor sapi yang teridentifikasi terjangkit PMK," katanya.
Agung menambahkan, untuk memastikan 122 ekor sapi tersebut benar terjangkit PKM, dalam waktu dekat Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rohul akan memanggil Balai Veteriner Bukit Tinggi, guna melakukan uji labor terhadap 122 ekor sapi tersebut.
"Secara Kasat mata, dari penampakan air liur yang berlebih, terdapat luka di mulut dan kuku, dari ciri-ciri tersebut sapi tersuspek atau terpapar PMK, namun secara laboratory, akan kita pastikan dari hasil uji labor," tambahnya.
Kadis Agung mengakui, Pemerintah Kabupaten Rohul telah menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Riau, terkait mitigasi dan pencegahan PMK hingga ke tingkat Desa bahkan Dusun.
"Terkait surat Gugus Tugas dan Satgas pencegahan PMK ini telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Bupati," pungkas Agung.
Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Agung juga mengungkapkan bahwa anggaran juga menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus PMK di Negeri Seribu Suluk ini.***
(Kominfo/ES.Nst)
Editor : Idris Harahap
