PEKANBARU,CATATAN RIAU.COM — Ketegangan panjang terkait persoalan lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) mulai mencair. Pemerintah Provinsi Riau memberikan jaminan kepada ribuan warga agar tetap dapat beraktivitas seperti biasa, khususnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, Rabu 15 April 2026.
Kepastian ini mengemuka usai pertemuan antara Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, dengan perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) di Kantor Gubernur Riau. Forum dialog tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Seluruh aspirasi yang masuk akan dibahas lebih lanjut untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
SF Hariyanto menyebutkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan menyurati pemerintah pusat terkait kebutuhan lahan pengganti. Upaya ini menjadi bagian penting dalam skema relokasi warga dari kawasan inti hutan TNTN.
Berdasarkan data, sekitar 10.600 hektare lahan saat ini dikuasai masyarakat dengan jumlah terdampak mencapai 3.916 kepala keluarga. Namun hingga kini, realisasi relokasi baru mencapai 633 hektare untuk 227 keluarga, sehingga masih tersisa kebutuhan lahan pengganti yang cukup besar.
Pemerintah Provinsi Riau juga mengapresiasi sikap kooperatif masyarakat yang telah menyerahkan sertifikat tanah sebagai bagian dari proses administrasi relokasi. Langkah ini dinilai mempercepat proses pemetaan lahan yang akan dikembalikan ke fungsi konservasi.
Di tengah proses tersebut, pemerintah memastikan tidak akan ada tindakan represif terhadap masyarakat. Warga tetap diperbolehkan mengelola lahan dan melakukan aktivitas panen selama proses relokasi belum sepenuhnya terealisasi.
“Selama belum direlokasi, masyarakat silakan tetap beraktivitas seperti biasa,” tegas SF Hariyanto. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi warga yang sebelumnya diliputi kecemasan akibat isu penertiban lahan.
Dukungan juga datang dari DPR RI. Siti Aisyah Siregar menilai dialog yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat telah menghasilkan titik temu penting dalam meredakan konflik yang sempat memanas.
Sementara itu, aksi massa yang sebelumnya berlangsung di Pekanbaru akhirnya dibubarkan setelah tercapai kesepakatan untuk melanjutkan dialog secara virtual dengan pemerintah pusat. Pertemuan ini difasilitasi oleh Pemprov Riau guna mempercepat komunikasi lintas pihak.
Dalam konferensi video tersebut, Kementerian Kehutanan RI diwakili oleh Satyawan Pudyatmoko yang menyatakan kesiapan pemerintah pusat membuka ruang dialog lanjutan secara langsung di Jakarta dalam waktu dekat.
Koordinator massa aksi, Wandri Saputra Simbolon, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai pertemuan ini menjadi awal penyelesaian konflik yang selama ini membebani masyarakat di tujuh desa dalam kawasan TNTN.
Wandri juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas dampak aksi demonstrasi yang sempat mengganggu aktivitas publik. Ia memastikan massa akan kembali ke daerah masing-masing dan menunggu hasil dialog lanjutan.
Pemerintah pusat melalui Dirjen KSDAE menegaskan bahwa status kawasan TNTN telah ditetapkan melalui prosedur yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang diskusi transparan untuk menjawab keraguan masyarakat.
Kini, situasi di sekitar Kantor Gubernur Riau telah kembali kondusif. Aktivitas ekonomi mulai pulih, dan masyarakat berharap dialog lanjutan di Jakarta dapat menghasilkan solusi konkret yang adil, sehingga konflik lahan di Tesso Nilo benar-benar menemukan titik akhir yang damai dan berkelanjutan.*****