Jakarta, Catatanriau.com — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmennya untuk mentransformasi layanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar lebih mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fokus utama pembenahan mencakup layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, serta sistem pasar kerja. Ketiga layanan ini dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja di Indonesia.
Menurut Yassierli, kualitas layanan publik tidak boleh lagi menghadapi kendala teknis yang menghambat akses masyarakat. Ia menekankan bahwa layanan harus berjalan optimal tanpa gangguan, baik dari sisi sistem digital maupun komunikasi informasi.
“Saya tidak ingin ada lagi layanan atau aplikasi yang bermasalah, mengalami gangguan, atau sulit diakses. Layanan publik harus hadir secara cepat, mudah, dan dapat diandalkan,” ujarnya dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa gangguan layanan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan dapat berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam mengakses program perlindungan ketenagakerjaan. Dalam kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, kehadiran negara melalui layanan yang efektif menjadi semakin penting.
Untuk itu, Yassierli mendorong penguatan koordinasi lintas unit di lingkungan Kemnaker. Ia menilai bahwa setiap layanan publik merupakan hasil kerja kolektif yang saling terhubung, sehingga tidak boleh berjalan secara terpisah.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang kolaboratif, dengan menjadikan Kemnaker sebagai ruang berkembang yang positif bagi seluruh pegawai.
“Pascalebaran ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan,” tegasnya.
Selain aspek koordinasi, Yassierli turut menyoroti perlunya penerapan pola kerja yang lebih efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan. Menurutnya, perubahan global seperti tekanan ekonomi dan krisis energi harus direspons dengan pembenahan internal yang adaptif.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa kualitas layanan publik harus terus ditingkatkan, bukan justru menurun. Kemnaker, kata dia, harus memastikan bahwa pekerja dan pencari kerja dapat mengakses layanan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan di tengah berbagai tantangan yang ada.***