Rohul, Catatanriau.com — Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat dan menuai beragam tanggapan dari berbagai Organisasi elemen masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu menilai wacana tersebut kurang tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap independensi Polri.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu, Syahmadi Malau, menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan pilihan paling ideal dan konstitusional.
"Posisi Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat dan konstitusional. Itu sudah sesuai dengan UUD 1945 dan menjadi dasar kuat agar Polri bisa menjalankan tugasnya secara profesional," ujar Syahmadi Malau, saat dimintai tanggapan, Kamis (30/1/2026).
Ia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, maka akan muncul risiko besar terhadap netralitas institusi kepolisian. Menurutnya, Polri harus berdiri sebagai alat negara yang bebas dari intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan tertentu.
"Wacana ini berpotensi melemahkan independensi dan netralitas Polri sebagai institusi penegak hukum. Polri harus tetap profesional dan tidak berada di bawah kendali kepentingan politik," tegasnya.
Syahmadi juga menekankan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, posisi Polri harus tetap kuat, independen, dan dipercaya oleh masyarakat luas.
"Kalau Polri berada di bawah kementerian, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kepentingan dan tekanan politik. Ini tentu bisa mengganggu kinerja dan kepercayaan publik terhadap Polri," katanya.
Ia berharap wacana tersebut dikaji secara matang oleh para pemangku kebijakan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok tertentu.
"MPC Pemuda Pancasila Rokan Hulu mendukung Polri yang profesional, netral, dan tetap berada di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi," tutup Syahmadi.***