Rohul, Catatanriau.com - Pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Rokan Hulu masa bhakti 2024-2030 resmi dilantik oleh Bupati Rokan Hulu, Anton, ST,.MM, Kamis (26/6/2025). Pelantikan yang berlangsung di Hall Islamic Center Rokan Hulu ini turut disaksikan oleh Ketua Umum PABPDSI Provinsi Riau, Indra Sukri, ST,.MM.
Prosesi pelantikan dimulai tepat pukul 14.00 WIB, ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan penyerahan bendera petaka PABPDSI oleh Bupati Anton kepada Ketua PABPDSI Rokan Hulu, Masri B. Momen ini menjadi simbol dimulainya kiprah organisasi PABPDSI di Negeri Seribu Suluk.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, Sekda Rokan Hulu Muhammad Zaki, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala dinas seperti Inspektur Inspektorat, Kepala DPMPD, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, dan Kaban Kesbangpol.
Dalam sambutannya, Bupati Anton menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mendorong pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
"Selamat kepada pengurus PABPDSI yang telah dilantik. Saya berharap keberadaan organisasi ini semakin memperkuat posisi BPD sebagai lembaga yang mampu menampung aspirasi masyarakat, serta aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa," ujar Bupati Anton.
Menurutnya, kemajuan desa adalah pondasi utama dalam membangun daerah. Oleh karena itu, sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat.
Sementara itu, Ketua PABPDSI Rokan Hulu, Masri B, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dan musyawarah internal guna merumuskan berbagai kebijakan dan program kerja.
"Keputusan dalam organisasi ini bukan milik ketua semata, tetapi merupakan hasil dari musyawarah seluruh anggota. Dengan jumlah anggota BPD di Rokan Hulu yang mencapai 739 orang, kita harus terus menjalin komunikasi lintas desa dan kecamatan," jelas Masri.
Senada, Sekretaris PABPDSI Rokan Hulu, Asyari Jasid, juga menegaskan pentingnya prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan di desa. Ia berharap pemerintah daerah turut memperhatikan kesejahteraan anggota BPD, agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembangunan secara optimal.
"Keputusan terbaik di desa lahir dari musyawarah. Kami berharap dukungan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan dan peningkatan kapasitas anggota BPD terus ditingkatkan," tutur Asyari.
Pelantikan ini diharapkan menjadi awal baru bagi terbangunnya komunikasi yang lebih efektif antaranggota BPD, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan daerah. Dengan demikian, cita-cita pembangunan desa yang maju, transparan, dan partisipatif di seluruh wilayah Rokan Hulu dapat terwujud.***