Tampak raut wajah senang  Hadin Suriana, pria 70 tahun warga Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam. Ia salah satu dari 143 Mustahik perima dana zakat pola konsumtif yang akan di salurkan Baznas kab. Siak.

"Alhamdulillah, kami sangat senang diberi bantuan zakat, berupa beras, sembako, dan uang. Mungkin ini berkah bagi orang yang berpuasa," kata Hadin di Mesjid Raya Sultan Abdul Jalil Rachman Syah Lubuk Dalam Selasa, (22/05/2018) Siang. 

Hadin menuturkan, bantuan zakat konsumtif berupa sembako dan uang tunai  sebanyak  Rp. 1 juta dengan rincian 500 ribu bentuknya sembako, dan sisanya uang tunai. Akan di gunakannya untuk ke butuhan sehari hari. Apa lagi di bulan puasa ini harga kebutuhan pokok mulai naik.

Pria 70 tahun itu masih memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan dua orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Ia yang berasal dari Tasik Malaya Jawa Barat itu, berada di Rawang Kao sejak tahun 1986 yang memiliki harapan tahun depan menjadi muzaki.

"Harapan saya insya Allah tahun depan bisa jadi muzaki, tidak lagi sebagai mustahik," sebut Hadin.

Hadin yang sudah dua kali menerima bantuan zakat itu, mengapresiasi kerja pengurus upz kampungnya, yang sangat objektif dalam menentukan mustahik 

"Saya lihat cara kerja pengurus unit pengumpul zakat (Upz) sangat bagus, tidak pilih-pilih orang, dan kami cukup puas lah," ungkapnya.

Pendistribusian zakat tahap II ini dengan pola konsumtif, yang akan di salurkan  kepada 1.962 orang mustahik di 14 kecamatan se Kabupaten Siak dengan total penyaluran Rp 1.6 milyar.

Ketua Baznas kab Siak M Rasyid Suharto mengatakan, pengelolaan dana zakat harus benar, dikelola dengan baik dan disalurkan dengan transparan.

"Zakat harus ditujukan kepada delapan asnaf sesuai syariat,  ini yang tidak boleh dilanggar," ujarnya.

Untuk Baznas kab Siak, lanjutnya sudah di audit mulai tahun  2014 hingga 2016, sementara tahun 2017 auditnya sedang berjalan.

 "Kami sudah mulai diaudit sejak tahun 2014 sampai 2016, dan tahun 2017 sedang berjalan. Kami juga memiliki struktur organisasi yang jelas dan audit internal, kemudian diaudit oleh inspektorat kabupaten dan Kantor Akuntan Publik (KAP)," tandasnya.