ROHUL, CATATANRIAU.COM  |  Ketua Koperasi Tani Sialang Sakti (Koptan-SS) Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau, Mintareja. SH menyambut baik rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Riau pada 19 Mei 2021 besok, dalam rangka peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru dan meninjau pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kampar di Provinnsi Riau.

 
Dalam penyampaiannya pihaknya akan melaporkan secara langsung kepada Pak Presiden, meskipun  secara tertulis juga sudah pernah dikirim terkait permasalahan pengembalian lahan masyarakat yang dikelola oleh PT Sumatera Sylva Lestari (SSL), juga tentang pembagian  hasil pola mitra Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tidak kunjung selesai.

"Kedatangan Presiden Jokowi ke Kampar akan menjadi berkah bagi masyarakat Riau khususnya kami dari Koptan SS Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rohul, Provinsi Riau, karena akan banyak persoalan yang akan kami sampaikan terkait konflik lahan dan hasil pola mitra dengan pihak PT. SSL," Kata Mintareja saat dijumpai dirumahnya. Selasa 18/05/2021.

"Dapat diketahui persoalan pengembalian lahan dan pola mitra antara KOPTAN-SS dengan PT.SSL ini sudah berjalan puluhan tahun namun tak kunjung selesai permasalahannya, sudah dua kali di lakukan Hearing dengan  DPRD Rohul dan sudah ditindaklanjuti dengan pengukuran ulang lahan, namun pembagian pola mitra juga tak kunjung selesai sampai saat ini," Tambahnya.

Malah sebaliknya pihak dari PT SSL melalui Humas nya yaitu Pak Galung sudah memberikan jawaban atas permintaan pihak Koptan-SS terkait perhitungan pola mitra dengan jawaban, PT.SSL tidak bisa memenuhi pola pembagian dan perhitungan yang di ajukan oleh pihak masyarakat." Ujar Mintareja.

Dampak dari akibat persoalan ini
menyebabkan kemiskinan secara massif terhadap tatanan kehidupan masyarakat khususnya Anggota yang bergabung dalam Koptan-SS karena perjanjian pola mitra yang tidak kunjung dapat titik temunya.

Ketua Koptan-SS juga menyatakan kehadiran PT.SSL yang beroperasi di Desa Batas selain menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat bisa menjadi sumber bencana bagi Provinsi Riau karena selain menggarap tanah hutan adat, hutan lindung milik negara pun di garap oleh PT.SSL.

"Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir bandang serta merusak pertanian rakyat serta merusak habitat hewan yang dilindungi negara." Katanya dengan tegas.

Mintareja juga mengakui kalau sebelumnya mereka sudah melayangkan surat ke Bapak Presiden Jokowi, namun besok kita akan sampaikan secara langsung ,agar permasalahan ini bisa selesai secepatnya dan masyarakat bisa terbantu dalam meningkatkan mutu ekonominya." Ucapnya mengahiri.***