PELALAWAN, CATATANRIAU.COM | Pemerintah Kabupaten Pelalawan siap kerjasama dalam rangka mendukung pencegahan dan penanggulangan Karhutla dengan pola kluster yang difokuskan pada kegiatan pencegahan serta pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Bupati H Zukri Misran dalam sambutannya saat Rapat Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Kabupaten Pelalawan dan tanda tangan MoU Kemitraan Partnership di Auditorium Kantor Bupati Pelalawan, Pangkalan Kerinci, Kamis (29/04/2021).
Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Kabupaten Pelalawan. dibuka Direktur Excekutif Kemitraan Laode M Syarif secara zoom dari Jakarta, yang menyampaikan bahwa Kemitraan menjalankan 3 (tiga) strategi utama yaitu memperkuat dan mendukung Pemerintah penanganan
Karhutla serta pengelolaan gambut berkelanjutan.
Rakor dihadiri Bupati Pelalawan H Zukri Misran, wakil Bupati Nasarudin SH MH, melibatkan narasumber Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership Laode M Syarif dari Jakarta, Ketua Umum GAPKI Putu Yonata Aksa dari Jakarta, Direktur Kemitraan Marius Gunawan dari Jakarta, Perwakilan UNEP Indonesia Riska Efrienti Jakarta, DLHK Riau Makmum Murad dari Pekanbaru, Kapolres, Kajari Ketua PN Pelalawan, Rel- AKHLAG. Rakor diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah, Perwakilan Perusahaan, Tagana, Manggala Api, Organisasi Perangkat Daerah dan lainnya. Dan para camat, perusahaan juga desa mengikuti secara virtual.
Dalam arahan Direktur Excekutif Kemitraan Laode M Syarif menyampaikan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil, dan menjembatani dialog dan kerjasama multipihak, disamping itu penandatangan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Kemitraan Partnership ini merupakan langkah awal kerjasama dalam rangka mendukung Pemerintah terutama terkait pencegahan dan penanggulangan Karhutla dengan pola kluster yang difokuskan pada kegiatan pencegahan serta pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.
Bupati Pelalawan, H Zukri dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Pelalawan sangat serius dalam setiap pelaksanaan kerjasama terutama dalam rangka antisipasi Karhutla. Zukri berharap bahwa kegiatan kerjasama tidak hanya dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis tapi harus dilanjutkan dengan implementasi yang baik dalam pelaksanaan kolaborasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan tidak hanya fokus pada penanggulangan Karhutla, namun juga konsen pada pencegahan.
"Misalkan tahun ini terjadi dimana, apa penyebabnya, berapa luasannya, kendala dan lainnya seperti apa, harus jelas datanya. Jadi bisa kita programkan ke depan langkah-langkah pencegahannya," terang Bupati.
Ditambahkannya, Pemkab Pelalawan akan memetakan kawasan gambut. "Misal ada 600 ribu hektar gambut di Pelalawan. Apakah disitu ada izin konsensi, atau kawasan hutan. Jika lahan konsesi, tentu ada tanggung jawab pemegang izinnya," sebutnya.
"Tidak menutup kemungkinan nantinya lahan gambut yang sudah menjadi belukar dan tidak dalam izin konsesi akan dilakukan penghijauan oleh Pemkab Pelalawan. Tapi dengan tumbuhan yang menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat," tandasnya.
Dikatakannya, pada intinya Pemerintah Kabupaten Pelalawan sangat serius memperbaiki lingkungan hidup di Pelalawan.
"Fokus kita lebih kepada pencegahan. Tahun ini, kita targetkan penghijauan dengan menanam 1 juta pohon di Pelalawan," ungkapnya.
Rakor menjelaskan Pemerintah Kabupaten Pelalawan di dukung Lembaga Kemitraan Pembaruan Tata Pemerintahan menguatkan sinergitas dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan ( Karhutla) di Kabupaten Pelalawan, dengan menandatangani Memorandum of Understanding tentang Dukungan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengembangan Lahan Gambut Berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
Program penanganan Karhutla dan Pengelolaan Gambut di Kabupaten Pelalawan juga mendapat dukungan dari UNEP (United Nation Environment Program) yaitu lembaga PBB yang bertanggungjawab pada perbaikan tata kelola lingkungan secara internasional.
Selain penandatangan nota kesepahaman dengan pihak Kemitraan, dalam Rakor juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Para Pihak yang intinya mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan Karhutla secara terpadu. ***
