ROHUL, CATATANRIAU.COM | Menindak lanjuti surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) nomor : 175/DPRD/576 tertanggal 25 September 2020 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Rohul.
Surat Rekomendasi ini membahas tentang hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Koperasi Tani Sialang Sakti (Koptan SS)
Masyarakat Desa Batas, Kecamatan Tambusai, PT Sumatera Sylva Lestari (SLL) dan Intansi terkait, pihak pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Kepala bagian Administrasi wilayah (Adwil) dipandang perlu untuk transparan.
Dalam kutipan rekomendasi tersebut ketua DPRD Rokan Hulu merekomendasikan kepada pemerintah daerah (Bupati) untuk, melakukan pengukuran ulang lahan PT. SSL yang berada dan beroperasi di wilayah Desa Batas,
Ketua Koptan-SS Batas Mintareja, menyatakan tuntutan kita sudah direspon berdasarkan Rekomendasi 3 kali Hearing dari lembaga terhormat tersebut, dan juga pemerintah telah melaksanakan Mediasi antara Koptan-SS Desa Batas dengan PT. SSL, pada tanggal 15 Februari 2021, dengan mrnsepakati 4 (empat) point yang harus segera dilaksanakan.
Salah satunya pada point ke-3 (tiga) adalah menunjuk Tim untuk Identifikasi luas lahan konservasi dan lahan yang tidak di kuasai PT.Sumatera Sylva Lestari di Desa Batas, yang sudah puluhan tahun mengambang, dan menjadi polemik antara Masyarakat dengan PT SSL.
Terkait kesepakatan itu pihak pemerintah daerah Rokan Hulu dalam hal ini Bagian Administrasi Wilayah kabupaten Rokan Hulu bersama intansi terkait sudah melakukan identifikasi lahan yang menjadi objek permasalahan, namun hasilnya sampai saat ini belum, karena hasil tersebut menjadi Dasar utama penyelesaian, baru nantinya melangkah pada point yang sudah disepakati, tentu harapan kami harus segara dan transparan.
Seperti yang dikutip dari pembicaraan salah satu awak media dengan Kabag Adwil M.Franovandi yang dihubungi melalui via WhatsAppnya mengatakan, kalau mereka telah minta Softfile Peta Kerja PT. SSl namun belum dapat namun nanti kita akan minta yang Hardcopi saja." Kata Kabag Adwil.
Kabag Adwil menambahkan kalau nanti sudah kita dapatkan baru di digit peta kerjanya, sekaligus kita serahkan ke DPRD yang tembusannya baru ke pihak Perusahaan, dan nantinya DPRD yang membuat Rekomendasi selanjutnya.
Sementara itu kepala Dinas Koperasi, Transnaker Kabupaten Rokan Hulu Zulhendri yang dihubungi melalui Via WhatsAppnya tidak memberikan komentar apapun, apakah tidak mau tau atau enggan berkomentar, atau mungkin tidak mengerti dengan permasalahan, sampai berita ini tayang belum menerima jawaban apapun dari Dinas Koperasi.
Mintareja selaku Ketua Koptan SS Desa Batas, menanggapi terkait hasil identifikasi lahan, kepada awak media mengatakan, Pemerintah Daerah kiranya memberikan informasi akurat yang bisa membantu kepada masyarakat dan jangan berpihak kepada perusahaan." Katanya dengan tegas. Kamis 18/03/2020.
Tambahnya lagi, Polemik ini sudah lama berlalu sejak pengurus sebelum saya ,namun tidak terealisasi sesuai keinginan masyarakat.
Mintareja juga berharap selama di masa Kepemimpinan beliau semua permasalahan harus tuntas dan jangan ada pihak tertentu yang mencoba berpihak ke perusahaan yang sifatnya merugikan masyarakat." Ujarnya.(*)
