Siak (11/12/2017) – Senen siang Front Perjuangan Rakyat Kandis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (Pembaru-Indonesia) dan Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) melakukan aksi terkait Memperingati Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2017 di Simpang Kantor Camat Lama Kelurahan Telaga Sam – Sam Jalan Pekanbaru – Duri KM 72 Kandis Kab. Siak

 

Adapun aksi ini merupakan pernyataan sikap yang mereka klaim merupakan perwakilan suara dari masyarakat Kandis khususnya. Aksi yang bertemakan “Kita Rakyat Tertindas dan Terhisap Jangan Lagi Titipkan Apirasi dan Kepentingan Pada Siapapun, Ayo Suarakan Dan Perjuangan Bersama-Sama Hingga Menang!”, didasari oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kandis selama ini dan ketimpangan sosial di antara element masyarakat.

 

Front Perjuangan Rakyat Kandis (FPRK), menganggap bahwa akar semua persoalan rakyat Kandis adalah monopoli tanah dan kekayaan alam oleh segelintir orang Tuan Tanah Besar dan tidak adanya Land Reform Sejati. Sebagian besar tanah dimonopoli oleh para tuan tanah besar, sedangkan petani hanya memiliki tanah dengan jumlah terbatas bahkan ada yang tidak memiliki tanah sama sekali di negeri sendiri. Selain memonopoli hasil kebun, para buruh juga memperoleh upah yang sangat rendah.

 

Tidak hanya sampai disitu, Kaum tani kecil perseorangan, Buruh Harian Lepas (BHL) dan Buruh Harian Tetap (BHT), suku bangsa minoritas (SBM), Pedagang, dan Pegawai Kecil di Kandis juga mengalami hal serupa. Bagaimana tidak, Kehidupan ekonomi terus memburuk. Belum lagi, segala kebutuhan bahan pokok masyarakat yang semangkin mahal. Tidak tanggung-tanggung, Gas Elpiji, tagihan listrik, upah para pegawai honorer dan pemotongan subsidi masyarakat tidak luput dari tuntutan mereka.

 

Organisasi tani milik kaum tani-suku bangsa minoritas dan buruh tani “AGRA”, Organisasi pendukung perjuangan buruh dan tani “Pemuda Baru Indonesia”, Organisasi buruh militan GSBI  dan organisasi perempuan demokratis SERUNI yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kandis, Siak, Propinsi Riau bersama-sama dengan rakyat di 23 propinsi seluruh Indonesia secara serentak menyuarakan ketimpangan dan ketidak-adilan nasib yang dirasakan oleh rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia.

 

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2017 menjadi momentum yang tepat untuk menyuarakan aspirasi dan memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai masih belum dapat meringankan beban rakyat . Saudara Rendi Perdana selaku Koordinator Lapangan aksi memaparkan beberapa point tuntutan aksi antara lain, sebagai berikut ;

 

1. Kami memprotes dan menentang usaha pemerintah mencabut subsidi gas elpiji pada rakyat dengan sengaja menciptakan kelangkaan gas elpiji dan mempersulit pembeliannya dengan penggunaan KTP dan KK sehingga dapat menggantikannya dengan gas tanpa subsidi yang lebih mahal. Kami menuntut, “ATASI KELANGKAAN GAS ELPIJI 3KG, Jual pada rakyat dengan bebas dengan harga yang lebih murah!

 

2. Kami memprotes dan menentang keras usaha pemerintah menaikkan tarif listrik demi menuruti dikte kontraktor listrik asing milik imperialis dengan kedok pengubahan penggolongan daya. Kami menuntut “Pemerataan listrik bagi desa dan rakyat di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di Bekalar dan desa lainnya yang belum merasakan penerangan listrik murah dan bebas  dari pemadaman”

 

3. Kami memprotes dan menentang kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya input pertanian yang terus melambung sementara upah buruh hanya naik 8%, anggaran pegawai kecil dan honorer dipotong, harga komoditas kaum tani sangat rendah.

 

4. Kami menuntut “Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan Biaya Produksi Bagi Kaum Tani, Naikkkan Upah Buruh, Jangan Potong Anggaran Bagi Pegawai Kecil dan Honorer, Dan TINGKATKAN HARGA BELI SELURUH KOMODITAS PERTAN.

 

5. Kami memprotes keras pemerintah Presiden Joko Widodo karena membiarkan Tuan Tanah Besar mempermainkan status pekerja di seluruh Indonesia termasuk nasib Buruh Harian Lepas (BHL) agar dapat dipekerjakan dengan murah dan tanpa tanggung-jawab berarti dari perusahaan. Mempersulit perpanjangan kontrak para BHL dengan berbagai persyaratan tambahan.

 

6. Kami memprotes dan menentang keras kebijakan Presiden Joko widodo yang mempertahankan konsesi tanah sangat luas bagi perkebunan besar di tangan tuan tanah besar dan pertambangan besar. Bahkan terus memberikan konsesi tambahan serta pembelaan dengan berbagai cara, tanpa memperdulikan perampasan tanah milik kaum tani dan suku bangsa minoritas dengan cara kekerasan maupun terselubung. Kami menuntut “Cabut Konsesi Perkebunan Besar, Berikan Tanah Pada Rakyat Dan Kembalikan Tanah Ulayat Bagi Suku Bangsa Minoritas”

 

7. Kami memprotes dan menentang keras upaya Presiden Joko Widodo mempertahankan perkebunan besar tanpa mempertimbangkan upah dan kondisi kerja BHL,  nasib kaum tani umum tidak bertanah dan pemuda yang mengalami pengangguran. Perkebunan besar hanya dapat menampung sangat sedikit tenaga kerja. Per 1000 hektar hanya sanggup menampung rata-rata 200 tenaga kerja langsung. Seharusnya dapat memberi hidup hingga 500-1000 Kepala Keluarga apabila tanah di tangan rakyat.

 

8. Kami Memprotes dan Menentang Keras Kriminalisasi, Tindakan Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Rakyat dan Suku Bangsa Minoritas yang memperjuangkan haknya dengan menggunakan dasar Undang-Undang Ormas dan Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kami menuntut agar Presiden Joko Widodo, Aparatur Kepolisian dan Militer menghentikan seluruh bentuk kriminalisasi, kekerasan dalam berbagai bentuk, intimidasi dan teror terhadap rakyat yang menyampaikan suara dan aspirasinya, Jamin kebebasan sipil, Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum dan Berserikat!