Rohul, Catatanriau.com — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, kembali melakukan perombakan dan penyegaran birokrasi. Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM melantik dan mengukuhkan puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Pelantikan berlangsung di Hall Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu. Sejumlah pejabat dan unsur pemerintahan hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM, Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, Pj Sekda Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si, unsur Forkopimda, Rektor Rokania Desmelati, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah.

Mutasi dan pengisian jabatan tersebut mencakup Pejabat Eselon II, Eselon III, kepala sekolah, hingga kepala puskesmas.

Daftar pejabat Eselon II yang dilantik

Andi Yanto, SH, MH - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Zul Fikri, ST - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

drg. Septien Asmarwiati, M.Kes - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Desmadiana, S.Sos, MM - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Zulheri, SE, MM - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Simel Meri, SE, M.Si - Kepala Bapperida.

Abdurrochim, SE, M.Si - Kepala BPKAD.

Al Reza Ahyu, SE, M.Si, AK - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Sugesti, SE, M.Si - Kepala Disperindag.

Pejabat Eselon III

Samsul Kamar, S.Hut, M.Si - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Firman Hendri, S.Hut - Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Muzayyinul Arifin, ST, M.Si - Bapenda.

Zulfikar, SP - Disperindag.

Skandri Putra, ST - DLH.

Nelson, ST - Perkim.

Harianto, SP, MM - Peternakan dan Perkebunan.

Citra Perdana, ST, MT - Bapperida.

Resqi Rades, ST - PUPR.

Syafriadi, SE, M.Ap - BKPP.

Ayatullah, S.Sos, MM - BPKAD.

Mawardi, ST, MT - Dispora.

Erfan Dedi Sanjaya, S.STP, M.Si - Kabag Administrasi Pembangunan Setda.

Hendra Afriadi, SH, M.Si - Kabid Sarpras Dishub.

Drs. Soeprapno - Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD.

Tetti Herawati, ST - Kabid Perumahan Perkim.

Hj. Desy Marlina, M.K.M - Kabid KB.

Boy Arta, S.IP - Kabid Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa DPMPD.

Kuswarlan, S.Sos, MM - Kabid Aset BPKAD.

Wasino, ST, MM - Kabid Bina Marga PUPR.

Sawaluddin Rasyid Dly, ST - Kabid Pengairan PUPR.

Vivi Fernandes, ST - Kabid Penataan Ruang PUPR.

Rita Yulismawati, ST, MT - Kabid Riset dan Inovasi Bapperida.

Muhammad Rais, SH, MM - Kabid Mutasi dan Promosi BKPP.

Johan Wibowo, S.Hut, M.Si - Kabid Perkebunan.

Pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan jajaran kepala sekolah dan kepala puskesmas di sejumlah wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam arahannya, Anton menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan bukan sekadar pergantian posisi dalam struktur pemerintahan. Menurut dia, jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Tunjukkan loyalitas, integritas, disiplin, dan kemampuan bekerja secara nyata. Loyal itu bukan hanya kepada pimpinan, tetapi loyal kepada aturan, organisasi, pemerintah, dan kepentingan seluruh masyarakat Rokan Hulu," kata Anton.

Ia juga meminta para pejabat meninggalkan pola kerja pasif dan kebiasaan menunggu instruksi. Pejabat, kata Anton, harus mampu membaca persoalan dan mengambil langkah penyelesaian secara cepat.

"Jadilah pejabat yang proaktif, inovatif, dan mampu menyelesaikan persoalan. Jika ada masalah di tengah masyarakat, segera selesaikan. Jangan hanya melapor masalah ke pimpinan," tegasnya.

Anton meminta pejabat turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan masyarakat, membangun koordinasi, serta memastikan setiap persoalan mendapatkan solusi.

Ia pun mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak menjadikan jabatan sebagai ruang mencari kenyamanan.

"Jabatan bukanlah tempat untuk mencari kenyamanan, melainkan tempat untuk menunjukkan pengabdian. Jangan takut mengambil keputusan sepanjang keputusan tersebut benar, sesuai aturan, dan demi kepentingan masyarakat," ujar Anton.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa penyegaran birokrasi di Pemkab Rokan Hulu tidak berhenti pada pergantian nama dan posisi. Para pejabat baru dituntut membuktikan perubahan melalui pelayanan publik, disiplin kerja, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata.***