Siak, Catatanriau.com – Realisasi program seragam sekolah gratis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak yang telah menyasar puluhan ribu siswa SD dan SMP mendapat apresiasi dari masyarakat. Namun, di balik pelaksanaan program tersebut, sejumlah penjahit lokal mengaku kecewa lantaran tidak dilibatkan dalam pengerjaan seragam yang merupakan salah satu program unggulan Bupati Siak Dr Afni Z dan Wakil Bupati Syamsurizal.

Berdasarkan penelusuran wartawan, beberapa penjahit di sejumlah kecamatan di Kabupaten Siak mengaku sempat menaruh harapan besar terhadap program tersebut. Mereka berharap program seragam gratis tidak hanya meringankan beban orang tua siswa, tetapi juga mampu memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya para penjahit lokal.

"Kami sangat mendukung program ini karena memang membantu masyarakat. Tapi kami juga berharap para penjahit di Siak dilibatkan. Dulu kami menangkap semangatnya bukan hanya membagikan seragam gratis, tetapi juga menghidupkan usaha kecil masyarakat," ujar seorang penjahit yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Senin (22/6/2026).

Penjahit lainnya mengaku kecewa setelah memperoleh informasi bahwa pengadaan seragam dilakukan oleh pihak dari luar daerah. Padahal, menurutnya, para penjahit di masing-masing kecamatan memiliki kemampuan untuk mengerjakan pesanan tersebut.

"Kami dengar pengerjaannya dari luar, bahkan ada yang bilang dari Pulau Jawa. Kalau memang benar begitu tentu kami sedih. Mesin jahit ada, tenaga ada, kemampuan juga ada. Seandainya dibagi per kecamatan, banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Keluhan serupa juga disampaikan penjahit lainnya. Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih memprioritaskan pelaku usaha lokal agar perputaran ekonomi dapat dirasakan masyarakat Siak sendiri.

"Kami tidak mempersoalkan program seragam gratis, malah kami senang anak-anak terbantu. Hanya saja kami berharap UMKM lokal jangan ditinggalkan. Kalau ribuan seragam itu dikerjakan di Siak, tentu banyak keluarga yang terbantu," ujarnya.

Saat kampanye Pilkada Siak 2024, pasangan Afni-Syamsurizal memang menjadikan program seragam sekolah gratis sebagai salah satu program unggulan. Dalam sejumlah pemberitaan kala itu, Dr Afni Z menyebut program tersebut lahir dari pengalaman pribadinya semasa sekolah, ketika orang tuanya harus berutang demi membeli seragam bagi dirinya dan saudara-saudaranya.

Afni saat itu juga menyatakan program tersebut realistis dijalankan dengan dukungan APBD Kabupaten Siak.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan, yang dikutip dari sejumlah media pada April 2026, pihaknya sejak awal sebenarnya menginginkan keterlibatan UMKM lokal dalam pengadaan seragam sekolah gratis. Namun, pengadaan yang menggunakan dana APBD harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Romy menjelaskan, pada pengadaan skala kecil melalui Baznas Siak, lebih dari 40 penjahit lokal sempat dilibatkan untuk memproduksi lebih dari seribu pasang seragam. Namun untuk pengadaan dalam jumlah besar yang mencapai sekitar 24 ribu pasang, prosesnya harus melalui sistem e-catalog.

Menurut Romy, UMKM lokal akhirnya memilih mundur karena harga yang ditawarkan dianggap tidak kompetitif. Selain itu, sebagian besar penjahit belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat administrasi.

Ia juga menyebut Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen mendorong kesiapan UMKM lokal melalui pembentukan koperasi dan percepatan kepemilikan NIB agar ke depan pelaku usaha daerah dapat terlibat dalam pengadaan pemerintah.

Sebelumnya, Pemkab Siak telah menyalurkan sebanyak 49.360 set seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP tahun pelajaran 2025/2026. Penyerahan bantuan dilakukan secara bertahap di seluruh sekolah di Kabupaten Siak sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu kebutuhan perlengkapan sekolah dan meringankan beban masyarakat.

Meski mengapresiasi terealisasinya program tersebut, para penjahit lokal berharap ke depan semangat pemberdayaan UMKM yang pernah digaungkan saat kampanye dapat diwujudkan, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan para siswa penerima, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah.***