Selatpanjang (CR) — HMI Cabang Kepulauan Meranti mengkritik lambannya respons DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyikapi persoalan penutupan panglong arang yang saat ini berdampak terhadap masyarakat.
Sebelumnya, HMI Kepulauan Meranti telah melayangkan surat audiensi kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 11 Mei 2026 terkait persoalan panglong arang di Kepulauan Meranti. Surat tersebut kemudian dibalas DPRD pada 12 Mei 2026 dengan menetapkan jadwal hearing pada tanggal 18 Mei 2026 pukul 14.00 WIB hingga selesai.
Namun, setelah itu DPRD Kepulauan Meranti melalui Tenaga Ahli (TA) Komisi II kembali menyurati HMI untuk mengubah jadwal hearing menjadi pukul 09.00 WIB di hari yang sama.
Menanggapi penetapan jadwal tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Kepulauan Meranti, Mohd Ilham, menilai DPRD tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, surat audiensi yang disampaikan HMI telah masuk sejak beberapa hari sebelumnya sehingga DPRD seharusnya mampu mengatur jadwal dengan baik dan cepat.
“DPRD Meranti bekerja tidak profesional. Seharusnya sebagai lembaga yang menaungi urusan rakyat, mereka bisa mengatur jadwal tersebut dengan baik,” ujar Ilham.
HMI Kepulauan Meranti juga menilai DPRD terkesan abai terhadap persoalan masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini ribuan masyarakat masih menunggu solusi konkret dari DPRD terkait dampak ekonomi akibat penutupan panglong arang.
“Kami menilai DPRD Kepulauan Meranti abai dan tidak memprioritaskan urusan rakyat. Hari ini ada ribuan masyarakat yang menunggu jawaban konkret dari DPRD atas persoalan yang terjadi,” lanjutnya.
Selain itu, HMI turut menyoroti sikap anggota dewan yang dinilai hanya aktif turun ke masyarakat saat momentum pemilu, namun lamban ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
“Jangan hanya saat mau pemilu cepat datang ke masyarakat. Ketika masyarakat sedang kesulitan justru banyak alasan. Hari ini ribuan masyarakat menunggu solusi konkret dari DPRD,” tegas Ilham.
Ia berharap kondisi tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih cerdas dan selektif dalam memilih wakil rakyat pada pemilu mendatang, sehingga DPRD ke depan lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
Laporan : Dwiki
