HMI Siak Soroti Dugaan Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Senilai Rp400 Juta di Tengah Defisit Anggaran

HMI Siak Soroti Dugaan Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Senilai Rp400 Juta di Tengah Defisit Anggaran

Siak, Catatanriau.com — Di tengah kondisi keuangan Kabupaten Siak yang disebut sedang mengalami defisit anggaran, muncul sorotan publik terkait dugaan renovasi rumah dinas Ketua DPRD Siak yang disebut menelan anggaran sekitar Rp400 juta dari APBD Kabupaten Siak.

Informasi yang beredar menyebutkan renovasi tersebut meliputi pembangunan gazebo dan perbaikan sejumlah fasilitas, termasuk kamar di rumah dinas Ketua DPRD Siak.

Sorotan terhadap penggunaan anggaran itu muncul karena dinilai kurang tepat dilakukan saat pemerintah daerah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Selama ini, pemerintah daerah diketahui kerap menyampaikan keterbatasan keuangan yang berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Ketua Umum HMI Siak, Adinesyagita, mempertanyakan urgensi renovasi rumah dinas tersebut di tengah berbagai persoalan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Kalau memang benar anggaran renovasi rumah dinas itu mencapai ratusan juta rupiah menggunakan APBD, tentu masyarakat berhak mengetahui secara terbuka apa urgensinya dan bagaimana dasar penganggarannya,” ujar Adinesyagita, Jumat (8/5/2026).

Ia menilai penggunaan anggaran daerah seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik.

“Di saat masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, pemerintah dan DPRD seharusnya menunjukkan komitmen penghematan anggaran serta mendahulukan program yang benar-benar mendesak,” katanya.

Menurutnya, transparansi penggunaan APBD menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih dalam situasi keuangan daerah yang sedang tidak stabil.

Dugaan renovasi rumah dinas tersebut kini menjadi perhatian publik dan menuai beragam kritik. Sejumlah pihak menilai pemerintah daerah dan DPRD perlu memberikan penjelasan resmi terkait rincian anggaran maupun tujuan renovasi tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Laporan: Tiyna

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index