Dumai, Catatanriau.com — Pemerintah Kota Dumai baru saja meraih penghargaan tingkat nasional atas keberhasilannya menurunkan angka pengangguran dalam beberapa tahun terakhir. Namun, capaian ini mendapat catatan kritis dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) '92 setempat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Dumai menunjukkan tren penurunan signifikan. Pada tahun 2023, TPT tercatat 5,15 persen, kemudian turun menjadi 4,66 persen pada 2024, dan kembali menyusut menjadi sekitar 4,51 persen pada tahun 2025.
Keberhasilan menekan angka pengangguran ini dinilai pemerintah sebagai hasil dari berbagai program strategis. Beberapa di antaranya adalah pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pertumbuhan sektor industri dan migas yang terus berlangsung di wilayah Dumai.
Namun, tidak serta-merta semua pihak mengapresiasi capaian statistik tersebut. Ketua DPC SBSI'92 Dumai, Agoes Budianto, menyatakan bahwa penurunan angka pengangguran yang terukur belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pengangguran lokal.
"Indikatornya perlu dilihat secara lebih komprehensif, bukan sekadar penurunan angka statistik saja. Indikator pengangguran tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan yang diperoleh masyarakat," ujar Agoes seusai melakukan aksi di kantor Kejaksaan Negeri Dumai pada Selasa (4/5/2026).
Lebih lanjut, Agoes menjelaskan bahwa masih terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan keterampilan tenaga kerja lokal. Kondisi ini dinilai menghambat akses angkatan kerja Domestik terhadap peluang yang tersedia.
Ia mencontohkan, di tengah berkembangnya sektor industri seperti migas dan pelabuhan, tidak semua angkatan kerja dapat mengakses peluang kerja yang ada. Menurutnya, kendala utama terletak pada belum siapnya sumber daya manusia (SDM) lokal.
"Peningkatan SDM angkatan kerja ini yang belum terlihat dilakukan dengan serius," tegas Agoes.
Ke depan, pemerintah Kota Dumai diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian angka statistik semata, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan. Hal ini penting agar tenaga kerja lokal tidak terus tergerus oleh ketidakmampuan mereka dalam menangkap peluang kerja yang sebenarnya sudah tersedia.
