Indragiri Hilir, Catatanriau.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW-MOI) Kabupaten Indragiri Hilir Fitra Andriyan, kembali menegaskan komitmen organisasinya terkait pentingnya pengawasan penggunaan keuangan negara pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Indragiri hilir.
Organisasi ini menilai, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terang benderang soal nominal anggaran yang digunakan oleh masing-masing OPD, apalagi uang tersebut bersumber dari hasil pajak rakyat.
"DPD PW-MOI Inhil sebagai lembaga pers memiliki kewajiban terhadap masyarakat Inhil untuk menyuguhkan informasi soal penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan komitmen Bupati Inhil Herman yang menyatakan bahwa "Setiap sen uang negara yang digunakan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat" itulah acuan kami dalam mendukung pemerintahan saat ini," tegas Fitra Andriyan Senin, 09/03/2026.
Ia menjelaskan, meskipun APBD Inhil tahun anggaran 2026 masih dalam tahap verifikasi untuk di Perda kan, namun ia menilai langkah pengawasan sejak dini penting dilakukan, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan, agar tidak menimbulkan spekulasi liar dimasyarakat.
"Kita masih menunggu tahapan verifikasi APBD. Setelah divalidasi dan dibuat perda nya, kita meminta pemerintah daerah segera mengumumkan nominal mata anggaran disetiap dinas," lanjutnya.
PW-MOI Inhil mengingatkan, selain sebagai sarana pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan saat ini, transparansi anggaran merupakan kunci untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Herman saat ini.
"Tingkat kepercayaan masyarakat Inhil terhadap Pak Bupati saat ini kian tergerus. Jika hal ini (tranparansi) kemudian diabaikan, bukan tidak mungkin tingkat kepercayaan masyarakat akan hilang secara signifikan," ungkapnya.
Untuk itu kata dia, Pemkab Inhil melalui seluruh perangkat yang ada harus benar-benar jeli dalam melihat persoalan ini, agar pembangunan dapat dilakukan secara terukur dan konsisten.
"Kita tidak ingin komitmen Pak Herman yang sejak awal ingin membenahi seluruh birokrasi yang ada, ternodai oleh segelintir oknum yang masih menginginkan Status Quo tetap di pertahankan," pungkasnya.***
Laporan : Eka
