Inhil, Catatanriau.com — Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW-MOI), Kabupaten Indragiri Hilir, ingatkan pihak Eksekutif dan Legislatif untuk melakukan pengawasan hingga penertiban terhadap para pengusaha penampung kelapa yang beroperasi diwilayah Inhil.
Menurutnya pengawasan ini sangat penting dilakukan guna meminimalisir oknum tengkulak agar tidak mengeruk keuntungan sepihak diatas penderitaan petani ditengah anjloknya harga kelapa bulat saat ini.
"Kita meminta pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif ikut aktif mengawasi para penampung kelapa terutama soal penetapan harga kelapa bulat ditingkat petani," kata Ketua PW-MOI Inhil Fitra Selasa, 27/01/2026.
Pengawasan tersebut kata dia bukan tanpa alasan sebab dengan kondisi anjloknya harga kelapa bulat saat ini, sangat rentan dimanfaatkan oleh para oknum tengkulak demi mengeruk keuntungan yang lebih besar. Ketidakberdayaan para petani disertai keterbatasan informasi tentang fluktuasi harga, ditengarai menjadi ladang para oknum tengkulak mengambil kesempatan dalam memainkan harga.
"Sungguh ironis ditengah himpitan ekonomi serta jeritan para petani saat ini, para oknum tengkulak justru memanfaatkan momen tersebut dengan membeli harga kelapa petani jauh lebih rendah dari harga semestinya," ungkapnya.
Lebih lanjut dia memaparkan lazimnya para penampung kelapa memiliki gambaran margin keuntungan antara Rp200 hingga Rp400 rupiah dari setiap kilo kelapa yang dibeli. Hal tersebut merupakan gambaran umum tentang margin laba dari setiap pelaku usaha yang menjalankan bisnis kelapa.
"Sederhananya begini, misal kelapa petani dibeli oknum tengkulak dengan harga Rp3,700 perkilo, sementara mereka jual ke perusahaan masih di angka Rp4.400 perkilo, maka setiap tengkulak akan mendapatkan profit sebesar Rp700 disetiap kilonya. Rata-rata para penampung mengirim ke perusahaan dengan menggunakan kapal bermuatan puluhan hingga ratusan ton." cetusnya.
Fitra turut mengungkapkan saat ini para petani kelapa dalam (kelapa kampung-red), memiliki posisi daya tawar yang sangat lemah, sehingga sangat rentan untuk menjadi korban akibat fluktuasi harga yang tak memiliki kepastian.
"Ditengah anjloknya harga kelapa bulat saat ini, kehidupan ekonomi para petani sudah cukup sulit dan menderita. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Terutama terhadap oknum penampung nakal yang se-enaknya menetapkan harga ke petani jauh dibawah harga penjualan mereka ke perusahaan," tegasnya.
Selain itu, DPD PW-MOI Inhil juga menyarankan agar pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Indragiri hilir, melakukan hal yang sama terhadap agen penampung kelapa yang berada di bawah kekuasaan mereka. Hal ini diperlukan agar para agen penampung kelapa bulat tersebut, tidak memanfaatkan momentum penurunan harga sebagai celah, untuk kembali menekan harga beli secara tidak wajar terhadap petani.
"Kita juga meminta pihak manajemen perusahaan, sebagai pemegang otoritas kendali, turut mengawasi perilaku agen-agen penampung mereka yang beroperasi diberbagai wilayah di inhil ini. Terutama soal pembelian harga di tingkat petani agar tidak semaunya menetapkan harga demi mengeruk keuntungan lebih besar, sehingga kembali merugikan petani," lugasnya.
Dia menyarankan, sinergi antara pemerintah, perusahaan serta pengusaha sangat dibutuhkan saat ini, guna memberikan kepastian harga bagi para petani kelapa. Namun dia juga mengingkatkan, jika hal itu tidak dilakukan, bagi petani bukan saja rasa keadilan yang dilukai, namun kesejahteraan hidup para petani ikut terancam, akibat ketidak berpihakan pemerintah, perusahaan maupun para pengusaha yang berbisnis di sektor ini.
"Jika pemerintah, perusahaan serta para pengusaha tidak peduli soal ini, maka harapan petani yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup disektor ini akan jauh dari kata sejahtera, dan ketimpangan itu sangat nyata didepan mata kita saat ini," pungkasnya.
Sebelumnya diwartakan harga komoditas kelapa bulat (jambul) di tingkat petani sejak awal hingga akhir Januari tahun 2026, terus alami penurunan bahkan telah menyentuh di bawah angka Rp3,700 perkilogramnya. Padahal harga kelapa bulat tersebut pada tahun sebelumnya sempat berada di level tertinggi mendekati Rp.8,000 perkilogramnya.
Anjloknya harga komoditas unggulan itu bukan saja memicu kekhawatiran bagi para petani kelapa, para pelaku UMKM pun turut merasakan dampaknya. Dengan rendahnya harga jual kelapa, akan berimplikasi pada lemahnya daya beli masyarakat, terutama jelang bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri pad Februari nanti.(Eka).
