Inhu, Catatanriau.com — Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya menjadi penopang utama akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, justru diduga berubah menjadi persoalan serius di Madrasah Aliyah (MA) Swasta Miftahul Jannah, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Dana bantuan pendidikan sebesar Rp1,8 juta per siswa yang bersumber dari negara itu diduga dipangkas lebih dari 75 persen, bahkan disebut mencapai 90 persen, dengan alasan pembayaran SPP, Lembar Kerja Siswa (LKS), serta biaya ujian.
Kondisi ini dinilai ironis, mengingat para siswa penerima PIP berasal dari keluarga kurang mampu—faktor utama yang menjadi dasar penetapan mereka sebagai penerima bantuan pendidikan tersebut.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan MA Swasta Miftahul Jannah, Dahlia, membenarkan bahwa dana PIP yang telah dicairkan memang dikumpulkan sementara oleh pihak sekolah.
“Jumlah siswa di sekolah ini 118 orang. Besaran SPP Rp100 ribu per bulan. Khusus kelas XII ditambah Rp30 ribu sebagai tabungan ujian,” jelas Dahlia kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa dari 45 siswa penerima PIP, dana tersebut digunakan untuk membayar SPP siswa, bahkan sebagian dialokasikan untuk membantu siswa lain yang tidak menerima PIP namun dianggap kurang mampu.
Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan serius: atas dasar regulasi apa sekolah mengambil alih pengelolaan dana bantuan yang secara hukum merupakan hak penuh siswa penerima?
Praktik tersebut bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022, yang secara tegas mengatur bahwa:
- Dana PIP tidak boleh dipotong
- Dana PIP tidak diperuntukkan untuk membayar SPP, LKS, maupun biaya ujian
- Sekolah dilarang menahan atau mengelola dana PIP
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Seorang siswa penerima PIP mengungkapkan kekecewaannya. Dari dana Rp1,8 juta yang dicairkan, mereka hanya menerima Rp373 ribu.
“Dana dipotong untuk SPP Januari sampai Juni 2026 sebesar Rp780 ribu, LKS Rp170 ribu, dan ujian akhir Rp477 ribu. Sisanya cuma Rp373 ribu,” ungkap siswa tersebut kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).
Lebih memprihatinkan lagi, siswa mengaku telah menyicil uang ujian sebesar Rp30 ribu per bulan, namun dana PIP tetap kembali dipotong untuk biaya ujian akhir.
“Kami sudah bayar cicilan ujian tiap bulan, tapi tetap dipotong lagi dari PIP,” ujarnya dengan nada sedih.
Sementara itu, Dela, selaku Kasi Kurikulum MA Swasta Miftahul Jannah, memberikan pernyataan berbeda saat dikonfirmasi.
“Dana yang kami berikan kepada masing-masing siswa penerima sebesar Rp1,8 juta,” ujarnya singkat.
Namun ketika awak media mempertanyakan lebih lanjut terkait dugaan pemotongan dana tersebut, sambungan telepon mendadak terputus.
“Halo… maaf pak, sinyal sulit,” ucap Dela singkat sebelum komunikasi berakhir.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah MA Swasta Miftahul Jannah belum memberikan klarifikasi resmi. Padahal, kebijakan pemanfaatan dana PIP ini menyentuh langsung persoalan keadilan, empati, serta keberpihakan negara terhadap siswa miskin.
Pemungutan biaya LKS dan ujian dari dana bantuan sosial negara bukan semata persoalan administratif, melainkan menyangkut nurani dunia pendidikan. Ketika siswa miskin dipaksa “membayar” haknya sendiri, maka esensi PIP sebagai jaring pengaman pendidikan patut dipertanyakan.
Kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Jika dibiarkan, praktik serupa berpotensi menjadi preseden buruk dan merampas hak ribuan siswa tidak mampu di daerah lain.
Media ini akan terus berupaya mengonfirmasi pihak kepala sekolah dan instansi terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dan hak jawab, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.
(Tim)
