Rohul, Catatanriau.com - Pembangunan gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tahap kedua kini resmi rampung 100 persen. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kabid Cipta Karya Dinas Perumahan dan Pemukiman Taufik, pada Jum'at (28/11/2025), Ia menegaskan bahwa seluruh pekerjaan dalam kontrak tahap dua telah selesai sesuai target meski prosesnya menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Menurut Taufik, pembangunan tahap dua difokuskan pada upaya pengamanan gedung dan aset-aset yang telah dibangun sejak tahap pertama pada tahun 2014. Saat itu rencananya akan didirikan tiga bangunan, namun pembangunan sempat terhenti, sehingga tahap dua diarahkan untuk menyelamatkan struktur-struktur yang sudah berdiri.
"Pekerjaan tahap dua sudah selesai seratus persen secara kontrak. Fokusnya memang mengamankan bangunan yang ada agar tidak rusak sebelum dilanjutkan kembali," ujarnya.
Meski tampak megah dan indah, Taufik menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas belum masuk dalam kontrak tahap dua, termasuk pemasangan lampu yang baru sebatas instalasi. Karena itu, Dinas Perkim telah mengusulkan kelanjutan pembangunan tahap tiga pada tahun depan agar gedung tersebut dapat segera difungsikan.
Dalam proses pengerjaan tahap dua, terjadi perpanjangan masa kerja karena beberapa faktor teknis. Taufik mengungkapkan bahwa pada awalnya mereka berasumsi pekerjaan dapat dimulai pada Februari 2024. Namun setelah dilakukan review desain terhadap kondisi struktur bangunan dari tahap pertama, ditemukan kebutuhan perlakuan khusus, termasuk pengujian kualitas besi. Hal ini membuat pelaksanaan pekerjaan baru dapat dimulai pada Mei 2025.
Selain persoalan teknis, curah hujan tinggi serta perbaikan Jembatan Ujung Batu juga menjadi hambatan yang ikut memperlambat proses pembangunan. Meski demikian, seluruh catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk soal denda dan potensi selisih lainnya, telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Taufik menambahkan bahwa dari tiga massa bangunan yang direncanakan, gedung untuk aula paripurna masih belum dikerjakan dan memerlukan anggaran baru pada tahap berikutnya. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana seperti akses jalan dan area parkir juga perlu dituntaskan agar keseluruhan kompleks gedung DPRD dapat berfungsi optimal.
Untuk kebutuhan mobiler kantor, pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan (Sekwan) sebagai pihak yang mengetahui kebutuhan lebih detail.
"Kami hanya bertanggung jawab pada bangunan dan prasarananya, sementara pengadaan meubel dan kelengkapan lainnya akan dikoordinasikan oleh Sekwan," tutup Taufik.***
