Inhil, Catatanriau.com – Rencana pemerintah untuk kembali mendatangkan transmigran baru ke Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat. Terutama terkait lokasi penempatan para transmigran, apakah akan ditempatkan di desa-desa lama yang sudah menjadi daerah transmigrasi sejak dulu, atau membuka peluang untuk membuka lahan baru.
Namun, wacana membuka lahan baru dinilai sulit. Sebab, hampir seluruh tanah di Pulau Burung sudah bertuan, baik dikuasai pihak swasta, perorangan, maupun kelompok tertentu. Kondisi ini menimbulkan rasa penasaran masyarakat mengenai di mana nantinya para transmigran akan ditempatkan.
Meski demikian, masyarakat Pulau Burung pada dasarnya tidak pernah menolak kehadiran pendatang. Selama para transmigran mampu menghargai adat istiadat dan budaya tempatan, masyarakat menerima mereka dengan tangan terbuka. Hal ini, menurut tokoh pemuda Pulau Burung, sudah menjadi bagian dari kearifan lokal sebagaimana tersirat dalam naskah teater Hikayat Bujang Dara di Tanah Bertuah.
“Yang penting jangan sampai program transmigrasi baru ini menimbulkan konflik maupun kecemburuan sosial. Masyarakat Pulau Burung bukan anti pendatang. Tapi kalau mengganggu aktivitas masyarakat asal, tentu akan menimbulkan masalah,” ungkap Sona Adiansyah, S.Kom.I, penulis naskah teater Bujang & Dara di Negeri Bertuah sekaligus tokoh pemuda Pulau Burung, Kamis (4/9/2025).
Sona menilai, masyarakat Pulau Burung sendiri masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Karena itu, program transmigrasi seharusnya tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah maupun pusat agar berhati-hati dalam menjalankan program transmigrasi ini. Pasalnya, di beberapa desa yang telah ditetapkan sebagai desa transmigrasi sebelumnya, masih ada tokoh adat yang menyampaikan penolakan.
“Kalau memang bisa berjalan berdampingan, silakan. Tapi jangan sampai masyarakat lokal merasa tersisih. Persoalan kelebihan dan kekurangan Pulau Burung sudah di luar kepala kami sebagai putra daerah,” tambahnya.
Sona menegaskan, pemerintah harus memastikan program transmigrasi tidak sekadar dipaksakan tanpa solusi nyata. Apalagi, menurutnya, di tingkat kabupaten maupun provinsi, perhatian pejabat terhadap Pulau Burung bisa dikatakan masih sangat minim.
Dengan demikian, kehadiran transmigran baru harus benar-benar memberi manfaat nyata, bukan justru menambah beban persoalan di masyarakat.***
