Meranti, Catatanriau.com – Komisi II DPRD Kepulauan Meranti menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing) terkait persoalan kelangkaan beras, Senin (25/8/2025) di ruang rapat lantai 1 DPRD. Rapat ini digelar setelah muncul keluhan dari masyarakat dan pedagang terkait sulitnya mendapatkan beras dalam beberapa bulan terakhir.
Hearing dihadiri sejumlah pihak, antara lain Aktivis Meranti Peduli Pangan, Relawan Teman Ibu Kawan Anak Nusantara (R-Tika), perwakilan Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Kepulauan Meranti, Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti.
Ketua Audiensi Rita Mariana yang juga Ketua R-Tika Kepulauan Meranti menyampaikan keprihatinan terkait isu kelangkaan sembako, khususnya beras, bawang, dan cabai kering. Ditambah lagi dengan naiknya harga sembako di Kepulauan Meranti, kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Tujuan kami menggelar audiensi ini adalah untuk mencari solusi sekaligus menyampaikan keluhan masyarakat terkait kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar,” ujar Rita.
Senada dengan hal tersebut, Junizan selaku aktivis Peduli Pangan menyoroti perlunya penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang setara di semua lini distribusi.
“HET yang tidak seragam hanya akan semakin memberatkan masyarakat. Kami berharap pemerintah dapat menegakkan regulasi agar harga bisa terkendali,” tegas Junizan.
Selain itu, Muzakar Salim, inisiator Meranti Peduli Pangan, menegaskan bahwa gangguan distribusi menjadi penyebab utama kelangkaan beras. Ia menyinggung penangkapan kapal pengangkut ribuan karung beras pada Juni lalu, yang berdampak pada tersendatnya pasokan hingga sekarang.
“Sudah tiga bulan terakhir kapal pengangkut sembako sulit masuk ke Selatpanjang. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan dan membuat harga terus naik,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Hendri, Sekretaris Meranti Peduli Pangan sekaligus perwakilan Forum Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Kepulauan Meranti. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah sejauh ini masih sebatas pembahasan.
“Masalah beras ini jangan hanya jadi diskusi. DPRD harus segera mengambil tindakan nyata agar masyarakat merasa aman,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Plh. Disperindag Kepulauan Meranti, Miftah, memaparkan kondisi terkini. Hasil monitoring pada 10 Agustus menunjukkan lima agen besar kehabisan stok, hanya tersisa sekitar 80 ton di toko-toko, ditambah produksi lokal yang hanya 50 ton.
“Sebagai langkah cepat, Pemkab langsung berkoordinasi dengan Bulog. Pada 13 Agustus beras Bulog masuk Meranti dan disalurkan melalui Gerakan Pangan Murah. Hingga kini sudah 146,75 ton beras SPHP dan premium digelontorkan,” jelasnya.
Miftah menambahkan, Pemkab juga tengah berupaya memperjuangkan pembangunan gudang Bulog di Meranti. “Kami berharap Komisi II DPRD bisa ikut memperjuangkan hal ini. Tanpa gudang Bulog, stok pangan kita akan selalu rentan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Quratul Ain, menekankan bahwa produksi beras lokal di Meranti hanya mampu memenuhi seperempat kebutuhan masyarakat.
“Untuk jangka pendek, kita andalkan Gerakan Pangan Murah. Namun ke depan, perlu ada gudang Bulog dan penguatan kemitraan pengecer agar distribusi beras lebih terjamin,” jelasnya.
Sementara itu, menanggapi persoalan kelangkaan beras di Kepulauan Meranti, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Mulyono, menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang sejumlah instansi terkait guna membahas rencana pembangunan gudang Bulog di Meranti.
“Dalam waktu dekat, DPRD akan mengundang DKPP, Disperindag, PUPR, Bapenda, serta Sekda untuk membahas rencana pembangunan gudang Bulog di Meranti. Kami akan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung agar distribusi beras tidak terputus dan daerah ini tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar,” ujar Mulyono.
Melalui rapat ini, terungkap bahwa kelangkaan beras di Meranti bukan hanya persoalan distribusi, tetapi juga lemahnya sistem cadangan pangan. Jika tidak ada langkah konkret, masalah ini dikhawatirkan akan berlanjut.
“DPRD bersama pemerintah daerah harus segera berkolaborasi dengan Bulog dan pihak terkait. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat,” tutup Muzakar.***
Laporan : Dwiki
