Selatpanjang, Catanriau.com - Koordinator Wilayah Kepulauan Meranti Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Riau bersama sejumlah pengurus menyampaikan aspirasi terkait penolakan kenaikan tarif pas pelabuhan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh PT Pelindo Cabang Selatpanjang.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Asnawi Nazar, S.Pi., dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., beserta jajaran pengurus di Balai Adat LAMR, Jalan Dorak, Selatpanjang, Ahad (24/8/2025).
Koordinator Wilayah Kepulauan Meranti Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Riau, Faizul, menjelaskan bahwa pihaknya memilih menyampaikan aspirasi kepada LAMR karena lembaga adat ini dinilai lebih peka terhadap persoalan sosial ekonomi masyarakat.
“Selain memahami adat-istiadat, budaya, dan tatanan kehidupan masyarakat Kepulauan Meranti, LAMR juga memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Faizul.
Dalam kesempatan itu, Faizul membacakan butir-butir tuntutan mahasiswa, yaitu:
1. Menolak keras kenaikan tarif boarding pass (pas masuk pelabuhan) yang dinilai membebani masyarakat pengguna jasa pelabuhan.
2. Meminta PT Pelindo dengan segera membatalkan kenaikan tarif pas pelabuhan yang telah direncanakan.
3. Meminta PT Pelindo meningkatkan fasilitas pelabuhan terlebih dahulu, sebelum melakukan rencana kenaikan tarif pas pelabuhan.
4. Meminta PT Pelindo memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa pelabuhan.
5. Meminta PT Pelindo memperbaiki infrastruktur jalan dan area parkir yang sering tergenang air saat pasang besar atau pasang keling.
Sejalan dengan tuntutan Mahasiswa, Ketum MKA LAMR, Datuk Seri Asnawi Nazar, menyatakan sikap penolakannya terhadap rencana kebijakan kenaikan tarif atau boarding pas pelabuhan PT Pelindo Cabang Selatpanjang.
“Kami menyambut baik aspirasi mahasiswa yang peduli terhadap kondisi masyarakat. Kenaikan tarif ini jelas memberatkan masyarakat kecil. In sya Allah kami akan menyampaikan pernyataan sikap ini kepada pihak terkait,” ujarnya.
Selain itu, Ketum DPH LAMR, Datuk Seri Afrizal Cik, juga meminta agar PT Pelindo menunda rencana kenaikan tarif yang dijadwalkan berlaku mulai 1 September 2025.
“Kesusahan hidup masyarakat Kepulauan Meranti saat ini perlu menjadi pertimbangan. Sebagian besar pengguna jasa pelabuhan adalah pekerja kasar, pelajar, dan mahasiswa. Jangan hanya melihat dari sisi keuntungan perusahaan, tetapi perhatikan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Umum DPH LAMR, Datuk Zaini Mahadun, turut menambahkan, “Di tengah meningkatnya beban hidup masyarakat akibat berbagai permasalahan, sebaiknya PT Pelindo tidak terburu-buru menaikkan tarif pas pelabuhan. Jangan hanya mendengarkan segelintir orang, tetapi dengarkan juga aspirasi masyarakat luas.”
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pengurus LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, di antaranya Timbalan Ketum DPH Datuk Hendrizal, Ketua IV Datuk Ibrahim Munir, C.BJ., C.EJ., Ketua V Datuk H. Darwis, S.Pd., M.M., Datuk Abdul Zaid, serta pengurus lainnya. Dari unsur mahasiswa tampak hadir Faizul, Nurhaviza Dewi, Rezkia Elizsya, dan perwakilan lainnya.
Sebelum menutup pertemuan, Datuk Seri Afrizal Cik menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini langsung kepada Manajer PT Pelindo Cabang Selatpanjang.***
Laporan: Dwiki
