Kepulauan Meranti, Catatanriau.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan kepada dua tokoh politik nasional—Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan Hasto Kristiyanto—menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Koordinator Daerah BEM Se-Riau Wilayah Meranti, Faizul, yang menilai langkah tersebut sarat akan kepentingan politik dan mencederai prinsip penegakan hukum yang adil dan konsisten.
Sebagaimana diketahui, pada Jumat malam (1/8/2025), Tom Lembong dan Hasto resmi menghirup udara bebas setelah menerima pengampunan melalui skema abolisi dan amnesti, yang merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, sebelumnya dijatuhi hukuman dalam kasus korupsi impor gula. Sementara itu, Hasto Kristiyanto, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, tersandung kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 untuk Harun Masiku.
Faizul menilai, keputusan tersebut bukan semata-mata pertimbangan hukum atau kemanusiaan, melainkan sarat dengan muatan politik. Ia menyoroti latar belakang keduanya sebagai bagian dari kubu oposisi dalam Pilpres 2024—Tom Lembong dari barisan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Hasto dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ini mempertegas bahwa hukum di Indonesia masih kerap dijadikan alat politik. Kalau memang mereka tidak bersalah, seharusnya sejak awal tidak dilakukan penahanan. Tapi kalau bersalah, ya harusnya menjalani hukuman. Negara tidak boleh plin-plan. Jangan sampai konstitusi dan supremasi hukum kita dianggap tidak lagi punya wibawa," ujar Faizul.
Lebih lanjut, Faizul menilai pemberian amnesti terhadap Hasto juga tidak lepas dari dinamika politik pasca Pilpres. Ia mencurigai langkah tersebut sebagai bagian dari strategi Presiden Prabowo untuk merangkul lawan politik dan memperkuat koalisi pemerintah ke depan.
“Ketua Umum PDI-P sebelumnya telah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Maka, tidak heran jika ini dilihat sebagai bagian dari simbiosis mutualisme politik. Presiden mencoba merangkul semua partai demi mengamankan kekuasaan untuk lima tahun ke depan,” jelasnya.
Faizul juga mengaitkan pengampunan ini dengan wacana pemilihan kepala daerah yang kembali dipilih oleh DPRD, yang dianggap sebagai sinyal konsolidasi kekuatan elite politik dan pelemahan partisipasi publik dalam demokrasi.
“Rakyat bisa semakin apatis. Ketika hukum tidak lagi tegak lurus, dan kekuasaan dijalankan atas dasar transaksi politik, maka demokrasi kita sedang menuju fase kritis,” tutup Faizul.***
Laporan : Dwiki
