Inhu, Catatanriau.com - Kondisi jalan lintas tengah yang menghubungkan Air Molek dan Peranap, Riau, saat ini sangat memprihatinkan. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, kini berubah menjadi kubangan lumpur dan debu, mengancam keselamatan dan menghambat aktivitas sehari-hari.

Kerusakan parah di beberapa titik, seperti di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sei Lala, Desa Jati Rejo, Kecamatan Pasir Penyu, Jalan Elak, Kecamatan Pasir Penyu, dan Desa Simalinang Darat, arah Peranap, telah memicu keprihatinan mendalam dari Aktivis Peduli Lingkungan, Rudi Walker Purba dari Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia Provinsi Riau.

"Kondisi jalan ini sangat memprihatinkan. Banyak lubang menganga, dan saat hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur. Saat panas, debu tebal menyelimuti, mengubah jalan aspal menjadi jalan tanah," ungkap Rudi Walker Purba, Senin (24/3/2024).

Kerusakan jalan ini tidak hanya mengganggu aktivitas pertanian, barang, dan jasa, tetapi juga membahayakan nyawa. "Banyak masyarakat yang harus berjuang keras untuk mencapai fasilitas kesehatan, dan tak jarang, nyawa menjadi taruhannya," tambahnya.

Rudi Walker Purba mendesak Pemerintah Provinsi Riau dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengambil tindakan tegas terhadap truk Over Dimension Over Loading (ODOL) pengangkut batu bara. 

"Kuat dugaan, truk-truk ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan. Aktivitas mereka melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara," tegasnya.

Selain itu, keberadaan truk-truk batu bara ini menimbulkan pertanyaan besar terkait izin operasional mereka. "Apakah mereka telah mengantongi izin yang sah?" tanya Rudi Walker Purba.

Menyikapi kondisi jalan yang memprihatinkan ini, Rudi Walker Purba mendesak perusahaan batu bara untuk membangun jalan khusus sebelum mereka menggunakan jalan alternatif. 

"Pemerintah Provinsi Riau dan APH harus bertindak tegas untuk menghentikan aktivitas truk batu bara demi mencegah kerusakan jalan yang lebih parah," tegasnya.

Tokoh masyarakat dan pemuda setempat menambahkan. "Jangan sampai lemahnya penegakan hukum menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Kami, sebagai pembayar pajak kendaraan, berhak mendapatkan jalan yang layak dan nyaman." Katanya.***

Laporan : S A Pasaribu