PEKANBARU, CATATANRIAU.COM | Terlibatnya auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau dalam kasus Bupati Kepulauan Meranti yang menyeret tiga tersangka. Tak hanya itu, lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti FN dan Auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau MFA sebagai tersangka.

Ketua Umum FORMAPEMARI (Forum Mahasiswa Peduli Masyarakat Riau) Okky Pratama Risnanda yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Meragukan hasil auditor serta Kredibilitas BPK Perwakilan Riau. Mencuatnya kasus ini membuat kita menduga bukan hanya kepulauan meranti yang melakukan kebohongan dan kebocoran tetapi juga praktek ini diduga ada di 12 Kabupaten Kota se Riau.

Okky menyampaikan bahwa BPK adalah lembaga yang mulia yang seharusnya bersih dalam melaksanakan kinerjanya.

 "Sangat disayangkan dimana lembaga yang kita anggap mulia yang menjadi tonggak utama kestabilan suatu daerah karna kasus ini hilang kepercayaan publik," ucap okky pada Rabu (12/04/2023).

Tugas dari BPK menurut dia, jelas berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Okky juga menyampaikan bahwa kondisi Riau hari ini sangat memprihatinkan karna beberapa kali pejabat di Riau mendapati kasus kasus yang serupa.

"Ini merupakan kemunduran dalam menciptakan good governance dan pastinya berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah, pastinya hari ini kondisi Riau sangat memprihatinkan apalagi beberapa pejabat terlibat kasus-kasus yang melibatkan harta kekayaan dan akhirnya berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah," imbuhnya.

"Kita semua berharap agar dilakukanya evaluasi secara masif terhadap pegawai BPK, kemudian APH harus berani memeriksa keterlibatan pejabat tinggi BPK Riau maupun pegawai lainnya. Sehingga lembaga yang mulia ini menjadi bersih dan dihindari dari oknum yang bermain didalamnya. Kita juga meminta agar pejabat BPK Riau yang terlibat segara di nonaktifkan agar mempermudah pemeriksaan baik diinternal maupun Aparat Penegak Hukum." Pungkasnya. (Rls /FORMAPEMARI )

Laporan : Irwan Ocu Bundo

Editor : Idris Harahap