Rupiah Melemah, JK Minta Masyarakat Mengurangi Pembelian Barang Mewah
Jakarta, Catatanriau.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah dalam beberapa pekan terakhir. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengimbau masyarakat agar mengurangi pembelian barang impor atau barang mewah.
JK meminta agar masyarakat berhemat. "Barang Import contohnya. Kita perlu meyakinkan pada masyarakat bahwa suasananya sekarang ini suasana berhemat, suasana kita tidak perlu belanja barang-barang impor," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).
Selain itu, dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak membeli mobil mewah, serta parfum mahal untuk saat ini.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengundang Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas mengenai pelemahan nilai tukar rupiah.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi meminta jangan sampai pelemahan rupiah menyulitkan jalannya bisnis di Indonesia. Selain itu, para menteri juga diminta menjaga agar investasi asing tidak keluar dari Indonesia.
Pertemuan itu juga membahas mengenai efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga fluktuasi nilai tukar rupiah. Beberapa di antaranya perkembangan devisa hasil ekspor (DHE), biodiesel 20 persen (B20) dan ekspor batu bara.
"Presiden mendiskusikan dan menanyakan perkembangan langkah-langkah kebijakan yang sudah diambil terutama mengenai kurs rupiah, menanyakan mengenai seperti apa perkembangan soal DHE, soal B20, soal ekspor batu bara, soal kebijakan impor yang sedang dibahas di Keuangan," jelasnya.
Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut juga mengatakan, pemerintah akan terus menyampaikan langkah stabilisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat. Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa pemerintah belum melakukan langkah apa pun dalam meredam pelemahan nilai tukar mata uang dalam negeri.
"Presiden mengatakan jangan sampai kalian sudah lakukan sesuatu, masyarakat bilang belum. Komunikasinya bagaimana, selain komunikasinya juga monitoringnya. B20 bahkan TKDN sudah ngomongin ini 2 tahun berarti monitoringnya gimana? Jangan sampe B20 juga sama lagi," pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta masyarakat untuk tidak membandingkan nilai tukar rupiah saat ini dengan saat krisis 1998. Sebab, kondisinya sangat jauh berbeda.
Darmin mengatakan, meski nilai tukar rupiah sama-sama tembus Rp 14 ribu, posisi awal rupiah jauh berbeda. Pada 1998, rupiah tembus Rp 14 ribu setelah sebelumnya berada di posisi Rp 2.800 per dolar Amerika Serikat (AS).
"Gini deh, jangan dibandingkan Rp 14 ribu sekarang dengan 20 tahun lalu. Pada 20 tahun lalu berangkatnya dari Rp 2.800 ke Rp 14 ribu. Sekarang dari Rp 13 ribu ke Rp 14 ribu. Tahun 2014, dari Rp 12 ribu ke Rp 14 ribu. Maksud saya, cara membandingkan juga, ya dijelaskan-lah. Enggak sama kenaikan dari Rp 13 ribu ke Rp 14 ribu sekian dengan dari Rp 2.800," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Dia mengaku heran dengan pihak-pihak tertentu yang selalu membanding-bandingkan nilai tukar rupiah saat ini dengan saat krisis.
"Saya heran itu ada artikel di salah satu pers internasional yang membandingkan itu tembus angka terendah 1998-1999. Eh, persoalan tahun 1998 itu enam kali lipat itu," kata dia.
Darmin menyatakan, saat ini kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan pada 1998. Meski saat ini salah satu kelemahan yang dialami Indonesia, yaitu soal transaksi berjalan yang defisit.
"Kita fundamental ekonomi masih oke. Kelemahan kita hanya transaksi berjalan yang defisit, berapa? 3 persen. Lebih kecil dari 2014, yaitu 4,2 persen. Masih lebih kecil dari Brasil, Turki, Argentina, itu-lah. Betul, kita lebih kecil. Coba yang lain, inflasi. Di Argentina berapa? Sekarang 30 persenan, setahun yang lalu 60. Kita gimana? Malah deflasi. Pertumbuhan, oke kita 5 koma persen," jelasnya.
Oleh sebab itu, jika dilihat dari sisi mana pun, kata dia, kondisi ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan 1998.
"Dilihat dari sudut mana pun. Meski pun kita ada defisit transaksi berjalan, ini bukan penyakit baru. Dari 40 tahun yang lalu transaksi berjalan ini defisit. Memang ini agak besar, tapi enggak setinggi 2014, tahun 1994-1995, tidak setinggi 1984. Tolong membacanya, membandingkannya yang fair," tandas dia.
Laporan: MRI
Sumber : Merdeka.com
