MENU TUTUP

TBS Darurat, Satgas Pangan Harus Turun Gunung Akibat Ulah Kemendag

Ahad, 30 Januari 2022 | 19:53:08 WIB Dibaca : 2768 Kali
TBS Darurat, Satgas Pangan Harus Turun Gunung Akibat Ulah Kemendag Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA.,C.APO. menanggapi harga TBS terjun bebas karena regulasi Kemendag, Ahad (30/01/2022).

JAKARTA, CATATANRIAU.com | Keadaan Darurat dan Kisruh terjadi dimana Harga crude palm oil (CPO) dunia Naik,  namun Harga Tandan Buah Sawit (TBS) tingkat petani terjun bebas. Harga TBS tingkat petani ini cenderung akibat Perencanaan yang tidak matang dan tidak terukur oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, kebijakan ini berpotensi menekan harga TBS di tingkat petani. Sebab dengan kebijakan ini pabrik kelapa sawit (PKS) akan menekan harga pembelian TBS ke petani. Hal ini disampaikan Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA.,C.APO. menanggapi harga TBS, Ahad (30/01/2022).

 

Harga TBS terjun bebas, semuanya tercermin dari kisruh regulasi domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).
Kemendag yang membuat regualasi dampaknya sangat negatif  terhadap harga pembelian TBS Petani sawit. 

 

"Sejak awal kami Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) sudah mengingatkan  dan mengusulkan dan syarat. Jika syarat tersebut terpenuhi maka kami mendukung kebijakan Kemendag untuk stabilisasi harga minyak goreng melalui Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO)," ujar Ketua Umum
 DPP  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO),  Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA.,C.APO.

 

"Dari awal ya, kami sudah wanti-wanti resiko dan syarat yang harus terpenuhi untuk antisipasi kegaduhan, karena memang sangat rentan, seperti harga DPO (Rp.9.300) jangan menjadi patokan pembelian harga TBS Petani, itu sudah tegas-tegas kami sampaikan sejak awal. Faktanya semua PKS PKS menggunakan itu sebagai bayangan (rujukan). Maka rontoklah harga TBS kami petani sawit sejak Jumat (28/1), karena teorinya seperti itu, nendang ke bawah," ujarnya.

 

"Untuk hal ini , diminta satgas pangan Indonesia (KEMENKO, POLRI, TNI)  harus segera turun gunung. Jangan sampai terlambat karena dunia sedang memperhatikan kewibawaan Negara dalam hal perlindungan rakyatnya dalam menata perekonomian Indonesia. Ini sangat terkait dengan kenyamanan investasi dan stabilitas ekonomi. Presiden Jokowi sudah dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan harus pro rakyat, jangan Kemendag outside. Perubahan Subsidi Migor ke DMO dan DPO sudah menggambarkan plin plannya Kemendag," katanya.

 

Pembatasan ekspor sangat baik dalam menjaga stock dan hilirisasi dalam negeri.  Namun juga harus cermat melihat kondisi dunia. Dan saat ini bukan pembatasan lagi, tapi stop. Jika masih distop eksport maka tanki-tanki penampungan CPO akan full 3 hari kedepan dan situasi akan semakin runyam.

 

Sesungguhnya  Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang tinggi (total 375 USD/ton CPO) sudah mewakili pembatasan tersebut. Bila perlu naikkan lagi PE dan BK, lalu subsidi Migor Gotong Royong untuk kelompok masyarakat umum. Namun untuk Migor kemasan exclusive dilepas saja ke pasar. Jadi tidak diperlukan DMO dan DPO, sebab syarat yang diajukan APKASINDO tidak terpenuhi.

 

Perlu dicatat bahwa eksport CPO saat ini juga sangat kecil, nggak lebih dari 14 persen, dimana 3 tahun yang lalu berkisar 60-80 persen. Meskipun kecil saat ini, jika sama sekali di tutup ekport CPO juga akan membuat tanki timbun CPO full. Kan akan berdampak juga ke petani sawit karena PKS akan mengurangi kapasitas produksinya, sehingga pembelian TBS Petani menurun.

 

"Kalau hanya ingin menjaga ketersediaan stock bahan baku minyak goreng, maka kebijakan Kemendag kemaren sudah outside" imbuhnya. 

 

Menjaga stabilitas harga migor tersebut cukup dengan menjaga kebutuhan masyarakat menengah kebawah (minyak sawit gotong royong), nggak perlu ikutan dijaga migor yang kelas ekonomi ke atas (kemasan mahal). Masak semua kelas migor disama ratakan, ya babak belurlah Kemendag dan TBS petani sawit jadi sasaran. 

 

Sama seperti bensin premium, pertalite dan pertamax, semua itu ada konsumennya. Kan nggak mungkin Mercy pakai Premium atau Pertalite?. Kan harga Pertamax lebih mahal nggak ada yang protes.

 

Tidak perlu sampai 20% DMO, kebutuhan masyarakat ekonomi menengah (Migor Gotong Royong) cukup dikisaran 7-10%, sehingga bebannya tidak terlampau berat.

 

Kami juga mengamati sepertinya  Kementerian Pertanian tidak berbuat banyak atau tidak membantah sama sekali saat Rapat Terbatas dan Rapat Teknis membahas masalah kritis migor sampai kepada kebijakan DMO dan DPO ini. Indikasi ini juga didukung dari keterangan yang kami tanyakan ke beberapa kadisbun Provinsi. Bahwa mereka juga kebingungan saat akan rapat penetapan harga TBS hari Senin (31/01/2022) karena belum ada arahan dari Kementan.

 

Memang aneh, yang menentukan atau rapat harga TBS Petani itu dibawah Kementan, tapi tidak bisa berbuat banyak saat  di otak-atik nya "roh" pasar CPO. Nah sudah tiba kisruh harga TBS Petani saat Ini, malah Kementan terikut jadi sasaran kemarahan Petani sawit seluruh Indonesia.

 

"Kisruh ini sudah semakin menyadarkan kami untuk segera memasuki lini industri CPO dan minyak goreng. Sangat rentan posisi kami sebagai petani jika hanya berada disektor hulu. Pemerintah harus membantu kami menuju ke hilir, atau hal seperti ini akan menjadi langganan," tutup Gulat. ****


E Pangaribuan



Berita Terkait +

Harga Sawit Di Pujud Anjlok Rp 700 Per Kilogram

Anjloknya Minyak Dunia Turut Pengaruhi Harga CPO

TBS Sawit di Riau Pekan Ini Kembali Mengalami Penurunan Harga

Disperindag Sidak Timbangan Non Standar Pedagang di Kecamatan Siak

Harga TBS Sawit Di Riau Pekan Ini Berangsur Naik

Sikapi Wacana Kenaikan Harga BBM, Begini Komentar ZULKIFLI AM Selaku Tokoh Pemuda Inhil

Hampir Setahun Kasasi Ditolak, Raja Thamris

Dari Tahun Ke Tahun Produksi Minyak Blok Rokan Terus Alami Penurunan

BNI Dorong Pertumbuhan KUR Memacu Kinerja Mitra Debitur UMKM

Harga Pinang Kering di Riau Naik Lagi, Berikut Ini Rinciannya

TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Tersangka Dugaan Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Ditangkap di Jawa Barat dan Dibawa ke Polres Kuansing

2

Guru SD Ditemukan Membusuk, Korban Meninggal Diduga Sakit

3

Polsek Tambang Bersama Bhayangkari Berbagi Takjil Kepada Para Tahanan

4

Polsek Tambang Bersama Bhayangkari Berbagi Takjil Gratis

5

Safari Ramadhan di Desa BPTJ, Wabup Rohul Komitmen Pembangunan Masjid

6

Diduga Pungli! Besok Disdikbud Siak Akan Lakukan Pemanggilan Terhadap Kepsek Dan Oknum Guru di SDN 008 Sam-sam