Cegah Penyimpangan & Korupsi, Pemkab Rohul MCP Yang Ditaja Oleh KPK, BPKP, Mendagri
Rabu, 01 September 2021 | 09:32:49 WIB Dibaca : 1023 Kali
Laporan : E.S Nst
ROHUL, CATATANRIAU.com | Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam mewujudkan tata kelola atau manajemen Pemerintahan yang bersih agar terhindar dari penyimpangan dan korupsi, Pemkab Rohul akan melakukan sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center Prevention (MCP) yang ditaja oleh KPK, BPKP dan Mendagri.
Saat Launching MCP dan Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nasional (Rakorwardanas), diikuti langsung Wakil Bupati Rohul H. Indra Gunawan mewakili Bupati Rohul H. Sukiman secara virtual dengan Mendagri Tito Karnavian, di ruang Vidcon Dinas Kominfo Rohul, Selasa (31/8/2021).
Turut juga dihadiri Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos M.Si, Inspektur Daerah Inspektorat Rohul H. Helfiskar SH MH, Kadis DPMPD Rohul Margono S.Sos M.Si, Kepala Bapenda Rohul Elbizri SSTP dan OPD terkait lainnya.
Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP dan Rakorwardanas Tahun 2021 ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan bahwa kegiatan launching sistem MCP ini merupakan kerjasama antara KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Menteri Dalam Negeri dengan tujuan untuk melaksanakan pencegahan korupsi dan penyimpangan - penyimpangan lainnya.
Ia meminta seluruh kepala daerah yang ada di indonesia untuk dapat menugaskan kepada jajarannya masing-masing agar dapat terkoneksi dengan sistem MCP ini karena masih ada beberapa daerah yang belum terhubung.
Lebih lanjut, pihaknya mengatakan dalam melakukan tugas masing-masing, semua pihak diharapkan untuk melakukan yang terbaik, menciptakan suasana kerja yang harmonis baik dari daerah maupun dari pusat.
"Kita harus bisa menciptakan suasana kerja yang harmonis dan hubungan relasi yang bagus baik ke atas, para bupati, walikota dengan para gubernur. Gubernur dengan pemerintahan pusat maupun kesamping antar rekan kerja yang sejajar," imbuhnya.
Mendagri Tito Karnavian juga meminta efisiensi belanja harus benar-benar dilakukan dengan baik juga diperlukan kecerdasan untuk mencari peluang dalam mendapatkan pendapatan agar memudahkan semua pihak dan tidak memberatkan masyarakat.
"Semoga rakor ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki kinerja dalam manajemen pemerintahan kita masing - masing baik pusat aupun daerah," harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Rohul H. Indra Gunawan melalui Inspektur Inspektorat Rohul H. Helfiskar SH MH saat dikonfirmasi Media Center Diskominfo Rohul, Selasa (31/8/2021) mengatakan Launching MCP KPK ini sebagai sinergitas dan percepatan dan meminimalisir pencegahan korupsi.
"Hari ini kami bersama pak Wabup dan OPD Rohul mengikuti launching MCP untuk percepatan dan sinergitas pencegahan korupsi melalui MCP yang ditaja oleh KPK bersama BPKP dan Mendagri," ujarnya.
"Sebenarnya MCP ini telah berjalan secara berkala kita secara konsisten menyampaikan 8 indikator setiap bulannya ke KPK. Namun pada kesempatan itu dilaunching aplikasi Si Wasiat, ada beberapa yang perlu dibenahi untuk maksimalnya pencegahan ini jadi dilaunching aplikasi MCP," katanya.
Melalui launching MCP, Lanjut Helfiskar, selaku APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah) Daerah dapat mengantisipasi melalui pembianaan dan pengawasan sehingga tidak terjadi korupsi atau yang mendekati itu tidak terjadi.
"Sehingga bisa kita awasi mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) akan kita awasi oleh APIP, hal-hal kecil yang mengarah kesitu (Korupsi) sudah kita antisipasi dari awal," terangnya.
Mantan Kabag Hukum Setda Rohul ini berharap Pemkab Rohul kedepannya di harapkan dapat menjalankan Aplikasi MCP dan Si Wasiat secara dini agar dapat mengantisipasi terjadinya korupsi.
"Sebenarnya aplikasi ini bermigrasi saja, contoh dari hasil evaluasi penyampaian ke aplikasi KPK, kita sudah mendata dan menyampaikan dari seluruh apa yang diminta KPK," ujarnya.
"Tinggal lagi progressnya kita lihat di aplikasi itu belum diverifikasi statusnya artinya KPK sampai sat ini masih dalam tahap verifikasi, dimana jika telah terverifikasi oleh KPK akan muncul 100 persen," terangnya.
Ia mengatakan dalam posisi saat ini semula Rohul berada diperingkat 5, kemudian Provinsi Riau peringkat 6. Ia yakin jika KPK sudah memverifikasi seluruh data Pemkab Rohul yang telah disampaikan peringkat Rohul bakalan naik.
"Kemudian ada yang akan kita update lagi, kami yakin jika KPK memverifikasi, artinya kita memenuhi apa yang diminta KPK terkait pemberantasan korupsi," pungkasnya.***
