Rebut APBN, Solusi Memacu Pembangunan Ditengah Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi

KAMPAR, CATATANRIAU.COM | Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 ini mengalami penurunan yang signifikan. Demikian juga  dengan kondisi pendapatan APBD Kabupaten Kampar yang  juga menurun. Maka solusi  terbaik untuk memacu pembangunan  di Kabupaten Kampar adalah dengan merebut dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar-besarnya.

Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si, saat membuka  rapat tindak lanjut  keterisian  status data  Strategi Penyelenggaraan  Kawasan Pemukiman (SPKP) Kabupaten Kampar,  di ruang rapat  lantai II kantor Bappeda Kabupaten Kampar, Selasa (11/08/2020).

Rapat ini hadiri pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman,  OPD dan instansi  terkait kegiatan  SPKP, yakni Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kampar, Dinas PUPR Kabupaten Kampar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dan PDAM Kabupaten Kampar.

Untuk itu kata Azwan, mengingat adanya peluang  pembangunan  yang bersumber dari APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ini harus  disiapkan sebaik-baiknya. “OPD dan Instansi terkait, persiapkan dokumen dan data yang diminta, karena   sampai saat ini masih ada data yang dibutuhkan yang belum terisi,” ujar Azwan.

Disampaikan Azwan bahwa Bupati Kampar berpesan agar seluruh  OPD untuk  mengejar dana APBN yang bermanfaat untuk masyarakat. “Jangan pikirkan siapa yang mengerjakan, tapi bagaimana kegiatan bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga bisa menjadi amal jariyah bagi kita,” ujarnya.

Selanjutnya Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kampar  Safri, S.Sos. saat memimpin  rapat tersebut  menyampaikan bahwa pada 19 Juni 2020 lalu telah dilaksanakan rapat  SPKP.   Saat itu sudah disepakati  keterisian data  selesai pada pertengahan bulan Juli 2020. Namun sampai saat ini  keterisian data  belum sepenuhnya terpenuhi, baru sekitar 74 %. “Untuk itu   data ini  harus terisi, dan pertemuan ini penting untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi OPD dalam memenuhi   keterisian data  dimaksud,” ujar Safri.

Sementara itu PPK Perencana Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau Ikrar Setiati menyampaikan bahwa mereka siap melakukan pembinaan  kepada OPD agar  seluruh mekanisme dan   proses  pengisian data   terpenuhi.  “Kita siap untuk memberikan pembinaan,   apa kesulitan dan kendala  sehingga  proses pengisian data ini bisa terselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Diakhir  pertemuan seluruh OPD  menyatakan siap untuk memenuhi data- data yang diminta secepatnya. OPD juga siap terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak  Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau dan Bappeda Kabupaten Kampar.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada empat jenis kegiatan bidang Cipta Karya yang rencananya akan dibangun  oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman tahun 2021 mendatang.

Empat kegiatan tersebut yakni, Pembangunan Kawasan Permukiman  Kumuh Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota, Pembangunan Kawasan Permukiman  Kumuh Desa Teratak Buluh Kecamatan  Siak Hulu, Penyusunan DED TPA  Regional Kampar-Pekanbaru dan Pembangunan IPAL Kawasan Kabupaten Kampar. Agar empat jenis kegiatan ini di setujui oleh pemerintah pusat maka  dibutuhkan data-data pendukung. 

Kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahwa Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020) lalu mengungkapkan  bahwa  BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen year on year (yoy). Angka ini memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang mencapai 5,05 persen. “Perekonomian Indonesia Q2 2020 yoy dibandingkan Q2 2019 kontraksi 5,32 persen. Kontraksi sebesar 5,32% itu merupakan yang terendah sejak triwulan I tahun 1999.” ucap Kepala BPS Suhariyanto. (Ocu Bundo)