IHKRAM MULYA KETUA MAHASISWA KAMPAR KIRI HILIR ANGKAT BICARA, DESAK PJ BUPATI MINTA MAAF DAN EVALUASI PENGELOLAAN TKS
Kampar, Catatanriau.com | Ketua Mahasiswa Kampar Kiri Hilir, Ihkram Mulya, angkat bicara terkait polemik pernyataan kontroversial Pj Bupati Kampar terhadap Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS). Dalam pernyataannya di sekretariat mahasiswa, Senin (6/1/2025), Ihkram mengecam keras ucapan Pj Bupati yang menyebut TKS sebagai "anak kurang ajar".
"Kami sangat menyayangkan pernyataan Pj Bupati yang tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin. TKS adalah pahlawan kesehatan yang telah mengabdi dengan tulus kepada masyarakat Kampar, terutama saat pandemi. Mereka bukan anak kurang ajar, tapi garda terdepan kesehatan yang harus dihargai," tegas Ihkram.
Ihkram menilai permasalahan TKS di Kampar semakin kompleks dengan terungkapnya fakta bahwa BKPSDM tidak memiliki data resmi terkait tenaga kesehatan sukarela. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan SDM kesehatan di Kabupaten Kampar.
"Bagaimana mungkin tenaga kesehatan yang sudah mengabdi bertahun-tahun tidak memiliki data resmi? Ini adalah bukti nyata ketidakberesan manajemen pemerintahan. Kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan TKS," ujarnya.
Ihkram mulya sebagai Mahasiswa Kampar mengeluarkan tiga tuntutan utama. Pertama, Pj Bupati harus segera meminta maaf secara terbuka kepada seluruh TKS. Kedua, perbaikan sistem pendataan dan pengelolaan TKS. Ketiga, jaminan kesempatan yang adil dalam proses seleksi PPPK.
"Jika tuntutan ini tidak ditanggapi dengan baik, kami siap turun ke jalan bersama elemen masyarakat lainnya. Ini bukan hanya tentang pernyataan yang tidak pantas, tapi juga tentang masa depan pelayanan kesehatan di Kampar," tegasnya.
Ihkram juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses seleksi PPPK. "TKS yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun harus mendapat prioritas. Pengalaman dan dedikasi mereka tidak boleh diabaikan begitu saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kampar, Syarifudin, mengakui bahwa pengangkatan TKS selama ini dilakukan langsung oleh kepala puskesmas tanpa mekanisme yang sesuai prosedur, sehingga tidak ada data resmi yang terintegrasi di tingkat kabupaten.***
Laporan : Anggie
