TAPD Pemkab Rohul Mangkir Dari Undangan DPRD: Defisit APBD Capai Rp 157 M
Rohul, Catatanriau.com | Dalam upaya mendalami isu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kondisi kas daerah (kasda), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rokan Hulu (Rohul) mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Rohul untuk menghadiri pertemuan koordinasi yang dijadwalkan selama dua hari, Kamis dan Jumat (2-3 Januari 2025). Namun, pertemuan itu gagal terlaksana akibat absennya TAPD.
Ketua Banggar DPRD Rohul yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Rohul, Mohd Aidi, SH, menyayangkan sikap TAPD yang tidak menghargai undangan resmi tersebut.
"Kami menyurati Ketua TAPD, yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul, secara resmi. Namun, tidak ada satu pun perwakilan TAPD yang hadir. Ini sama saja mengabaikan DPRD sebagai lembaga resmi," ujar Aidi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (03/01/2025).
Aidi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut direncanakan untuk mencari kejelasan terkait isu defisit APBD 2024 yang santer dibicarakan, terutama pada akhir tahun lalu hingga awal 2025. DPRD Rohul juga ingin memastikan jumlah defisit dan langkah-langkah yang akan diambil Pemkab Rohul untuk mengatasinya.
"Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat dan rekanan terkait kondisi keuangan daerah. DPRD berperan untuk mengawasi dan mencari solusi bersama. Jika benar terjadi defisit, kami ingin tahu berapa besarannya, penyebabnya, dan rencana solusi Pemkab," tegas Aidi.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan sementara, tercatat defisit APBD Rohul mencapai angka Rp157 miliar. Namun, ia menambahkan bahwa angka tersebut belum final.
"Masih ada komponen lain, seperti kurang bayar dan dana bagi hasil dari Provinsi, yang belum diterima. Jika dana tersebut cair, potensi defisit mungkin bisa berkurang,” jelasnya.
Absennya TAPD dalam pertemuan ini memicu kritik keras dari DPRD Rohul.
"Kami berharap TAPD menunjukkan itikad baik untuk hadir dan berdialog dengan DPRD. Ini menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat luas," kata Aidi.
Di sisi lain, Ketua TAPD Pemkab Rohul, M. Zaki, S.TTp, hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya. Upaya untuk menghubungi yang bersangkutan juga belum membuahkan hasil.
DPRD Rohul meminta Pemkab lebih transparan dan kooperatif dalam mengelola keuangan daerah.
"Kita tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlarut-larut. Pemerintah harus hadir untuk memberikan jawaban, karena masyarakat membutuhkan kejelasan," pungkas Aidi.
Dengan situasi ini, publik pun menantikan langkah konkret dari TAPD Pemkab Rohul untuk segera menjelaskan kondisi sebenarnya dan mengatasi permasalahan keuangan daerah secara efektif.***
(E.S.Nst/RftLink)
