HMI Cabang Pekanbaru Kritik Keras Menkominfo Terkait Kebocoran Data Nasional
Givo Vrabora, Ketua Bidang Kajian Strategi dan Advokasi HMI Cabang Pekanbaru, Rabu 03 Juli 2024
PEKANBARU,CATATANRIAU.COM |
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru mengeluarkan kritik tajam terhadap kegagalan monumental Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi data nasional, Rabu 03 Juli 2024.
Givo Vrabora, Ketua Bidang Kajian Strategi dan Advokasi HMI Cabang Pekanbaru, dengan lantang meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Menteri Kominfo dari jabatannya. "Ini bukan sekadar kegagalan, tapi sebuah kebodohan dari Menkominfo yang tidak memiliki backupan data untuk sekelas data nasional," tegas Givo.
"Menkominfo telah mendemonstrasikan ketidakmampuan yang luar biasa dalam menjaga aset digital bangsa. Sudah saatnya beliau sadar sebelum lebih banyak kerusakan terjadi."
Data yang terungkap sungguh mencengangkan:
84,75% pengguna Pusat Data Nasional (PDNS) 2 terdampak, total 239 instansi
30 Kementerian/Lembaga (10,64%) - "Ironis, bahkan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan kita pun roboh"
15 Pemerintah Provinsi (5,32%) - "Setara dengan membiarkan 15 provinsi tanpa perlindungan"
148 Pemerintah Kabupaten (52,48%) - "Separuh lebih kabupaten di Indonesia praktis telanjang data"
48 Pemerintah Kota (16,31%) - "Dari Sabang sampai Merauke, kota-kota kita terbuka untuk dijarah"
"Fakta bahwa lebih dari 80% pengguna PDNS 2 terdampak bukan hanya menunjukkan betapa sentralnya sistem ini, tapi juga membuktikan betapa ceroboh dan tidak kompeten pengelolaannya."
Givo juga mengatakan, "Ini bukan era 90-an di mana keamanan siber bisa dianggap remeh. Ini 2024, dan kita masih bersikap seperti negara digital terbelakang!" untuk itu kami dari HMI MPO Cabang Pekanbaru menuntut dengan tegas:
Pengunduran diri Menkominfo, tanpa tapi dan tanpa menunggu.
Investigasi menyeluruh oleh tim independen, bukan internal yang bisa diatur-atur.
Audit keamanan total terhadap seluruh infrastruktur digital pemerintah.
Pertanggungjawaban publik dan kompensasi untuk setiap data warga yang terkompromis.
"Jika Menkominfo tidak mampu melindungi data rakyat, mungkin lebih baik posisi itu diisi oleh mahasiswa IT yang masih kuliah. Setidaknya mereka paham pentingnya firewall dan enkripsi," sindir Givo pedas.
Givo menutup dengan peringatan keras, "Ini bukan main-main. Kedaulatan digital sama kritisnya dengan kedaulatan teritorial. Jika pemerintah gagal melindungi data kita hari ini, jangan heran jika besok kita bangun dan mendapati identitas bangsa kita dijual di pasar gelap internet." ****
Laporan : E Pangaribuan
