LSM BADAI Desak Pj Wako Pekanbaru Transparan Hasil Inspektorat RSD Madani

Pekanbaru, Catatanriau.com | Polemik di Rumah Sakit Daerah Madani tidak ada kejelasan hingga terkait 26 Dokter spesialis Rumah Sakit Daerah Madani yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) mendemo Direktur RSD Madani dr Arnaldo Eka Putra.

Adapun kejadian itu belum ada kejelasan sejak sekitar Enam bulan yang lalu, yang menuntut anggaran Jasa Pelayanan Sejak 2021 hingga sekarang yang diduga senilai Rp 4 Miliar lebih entah kemana rimbanya.

Kemudian polemik Tenaga Harian Fiktif (THL) sebanyak 650 orang yang sempat di sorot oleh anggota DPRD Pekanbaru pada tahun 2022 yang lalu.

Sebelumnya Indra pomi mengaku selaku Sekdako pekanbaru, sudah memanggil 26 dokter spesialis dan direktur rumah sakit untuk mencari jalan keluar pada saat ini.

Pihak rumah sakit harus tetap memberi layanan kepada masyarakat dan memerintahkan inspektorat Kota Pekanbaru untuk mengaudit. Bahkan, Indra pomi memastikan bakal mengevaluasi kinerja Direktur RSD Madani Pekanbaru, dr Arnaldo Eka Putra. Ia tidak ingin pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terganggu akibat masalah internal pihak rumah sakit.

Namun sikap Pemerintah Kota pekanbaru ini justru disorot oleh LSM Badan Demokrasi Anti Korupsi (BADAI), dimana sikap Pj Walikota pekanbaru dan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dinilai kompak untuk melindungi dr Arnaldo Eka putra selaku Dirut RSD Madani.

LSM Badai menilai, dr Arnaldo bahkan diberikan Jabatan sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menggantikan dr Rizaldi Zaini.

"Kami sudah kroscek dan mendapat info, Audit inspektorat terkait Jasa Pelayanan sudah clear, bahkan sudah di Meja Pak Walikota Pekanbaru. Kita duga Ada kerugian, Pak PJ Walikota harus ungkap ke publik", ujar Ketua Umum LSM Badai Ebert, ST, Senin (14/9/2023).

Ebert juga menyesalkan, sikap Pj Walikota yang justru memberikan jabatan baru bagi Pejabat RSD Madani yang dinilai bermasalah.

"Kabarnya, dr Arnaldo dikasih jabatan Plt kepala Dinas Kesehatan kota Pekanbaru oleh PJ Walikota kita, kasus jasa pelayanannya bagaimana?," tanya Ebert heran.

"Kasus THL Fiktif nya bagaimana? Justru pemimpin kita melindungi pejabat yang bermasalah di mata masyarakat. Pak PJ jangan terjebak di pusaran ini", tandas Ebert.

Saat dikonfirmasi kepada Inspektur Inspektorat Pemerintah Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan hal tersebut.

"Belum selesai lagi pemeriksaannya. Masih proses," singkat Iwan.***

Laporan : Jaya