Sekda Dan Diskominfo Hadiri West Java Digital Services Internasional Festival Tahu 2022
ROHUL, CATATANRIAU.com | Muhammad Zaki, S. STP, M. Si, Menghadiri kegiatan West Java Digital Internasional Festival yang dilaksanakan di Gedung Balairung Rudini Ksatrian IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat.
Acara tersebut diselenggarakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, IPDN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pemeberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) dibuka dengan tarian kreasi digital dengan videografis rangkaian historis perkembangan birokrasi yg disajikan secara sinematik tersebut membuat perhatian seluruh tamu undangan yg hadir pada kegiatan tersebut terpukau.
kemeriahan acara tersebut juga dilengkapi dg 30 bootstand pameran digital yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik.
Kegiatan yang diikuti sebanyak 85 Bupati dan 18 Walikota Se-Indonesia tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa digitalisasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mencegah korupsi dan membangun efisiensi.
“SPBE ini untuk mencegah korupsi dan menghilangkan hal yang tidak efisien, dan sekarang efisiensi kita semakin baik,” jelasnya dalam acara West Java Digital Service Internasional Festival 2022, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor Sumedang, Kamis (22/12).
Luhut menilai langkah pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan penggunaan e-Catalog, dimana aktivitas transaksi pengadaan pemerintah akan terekam secara digital, karena sudah berbasis SPBE. Sehingga sifat nakal yang terdapat dalam diri pejabat sebagai manusia bisa dicegah.
Hal yang sama juga disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas yang menilai jika penerapan digitalisasi telah berjalan baik maka persepsi penanganan korupsi juga akan baik. Maka digitalisasi menjadi cara yang harus dipilih untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
Selain itu implementasi digitalisasi tidak sekadar memperbaiki tata kelola melainkan harus memiliki outcome atau dampak nyata.
“Jangan sampai penerapan digitalisasi sudah baik,namun tingkat penurunan kemiskinan tidak signifikan, atau tidak tumbuhnya investasi,” ucapnya.
Oleh karenanya ia mengingatkan kepada para kepala daerah untuk dapat menerapkan digitalisasi melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), serta dapat belajar ke daerah yang sudah baik dalam implementasi SPBE-nya. Dengan hal tersebut maka kepala daerah dapat secara cepat membangun SPBE guna mewujudkan birokrasi berdampak bagi masyarakat.
Salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi berdampak adalah dengan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan. Digitalisasi menjadi kunci untuk membawa aparatur sipil negara (ASN) keluar dari rutinitas untuk menuju budaya inovasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Selaku tuan rumah acara tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam sambutannya menyampaikan bahwa
Tujuan kegiatan tsb adalah untuk menginspirasi kepala daerah se Indonesia untuk dapat melakukan lompatan dalam mewujudkan e-goverment khususnya mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Selain itu, tujuan dari kegiatan ini yakni untuk meningkatkan nilai dan transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada daerah di Indonesia.
Sedangkan Sekda Rohul disela-sela acara mengatakan kegiatan ini menjadi ajang sharing bagi Kabupaten/Kota di Indonesia untuk melihat sejauh mana implementasi transformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik di era society 5.0 diantara pemerintah kab/kota di Indonesia.
"Jadi melalui kegiatan ini, kita jadikan sebagai tolak ukur untuk melihat serta menjadikannya sebagai perbandingan dalam mewujudkan Rokan Hulu maju dan pemerintahan yang berbasis elektronik nantinya," ujar Beliau.
Lebih lanjut beliau menuturkan, implementasi SPBE dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yg lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah dan efektif serta efisien.
"SPBE adalah sebuah pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan transformasi birokrasi, bagaimana sebuah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta bagaimana menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital," ucapnya.
Turut hadir mendampingi Sekda Kab. Rokan Hulu dalam kegiatan tersebut H. Syofwan, S. Sos. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Plt.Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Rudy Fadrial, S. Sos, M. SiS.***
Laporan : E.S Nst
Editor : Idris Harahap
.
