Harga TBS Rp (600 - 900) Perkilo Tingkat Petani, Ketua DPRD Pelalawan Kembali Surati Presiden
Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan - Riau Baharudin SH, pada Selasa (28/06/2022) kembali melayangkan surat penting kepada Presiden Republik Indonesia,
PELALAWAN, CATATANRIAU.com | Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan - Riau Baharudin SH, pada Selasa (28/06/2022) kembali melayangkan surat penting kepada Presiden Republik Indonesia. Surat itu berisi penyampaian aspirasi petani sawit kabupaten Pelalawan dan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pelalawan.
"Menindak lanjuti aspirasi petani sawit kabupaten Pelalawan dan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pelalawan terkait dengan kondisi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat dari turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit. Maka DPRD Kabupaten Pelalawan meneruskan aspirasi petani dan APDESI Kabupaten Pelalawan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," ungkap Bahar di rumah dinasnya, Selasa sore.
Dikatakan politisi muda wakil Ketua ADKASI itu, dalam suratnya kepada Presiden. Saat ini kondisi harga TBS ditingkat petani Kabupaten Pelalawan, Harga TBS berkisar Rp (600 - 900) Perkilogram sangat mempengaruhi ekonomi.
Banyak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak menerima TBS petani di karenakan, perusahaan utamakan TBS nya sendiri. Ada juga alasan tangki timbun/depot crude palm oil (CPO) atau Minyak Sawit Mentah hampir penuh. Yang mengakibatkatkan berhentinya atau stop produksi pada pabrik PKS.
Berdasarkan kondisi yang terjadi, DPRD Pelalawan memohon kepada bapak Presiden Republik Indinesia agar evaluasi terhadap mata rantai eksport CPO dan perhitungan biaya yang dibebankan kepada pengusaha supaya harga TBS petani stabil.
DPRD Pelalawan juga menyampaikan mendukung segala upaya dalam rangka menjamin ketersediaan minyak goreng. Memohon bapak Presiden Republik Indonesia mempertimbangkan kembali kebijakan pengetatan eksport CPO beserta turunannya demi kepentingan masyarakat petani.
Ketua DPRD juga menembuskan suratnya kepada Komisi IV DPR RI, Mentri Kemaritiman Menko Perekinomian, Mentri Perdagangan, Mentri Pertanian, Staf Presiden, Gubernur Riau, Disbun Provinsi Riau dan Bupati Pelalawan. *****
Laporan : E Pangaribuan
Editor : Idris Harahap
