PELALAWAN, CATATANRIAU.COM, :— Persoalan kemitraan perkebunan sebesar 20 persen kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Pelalawan, Riau. Sekitar 1.500 warga dari sejumlah desa di Kecamatan Bandar Petalangan, Bunut, dan Kerumutan turun menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, Senin (5/10/2026).
Aksi tersebut digelar untuk meminta kejelasan pemerintah dan pihak terkait mengenai tuntutan kemitraan 20 persen sekaligus mendesak tindak lanjut terhadap sejumlah persoalan yang sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan antara masyarakat dan PT Serikat Putra pada 12 November 2018. Bagi masyarakat, dokumen kesepakatan tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk menelusuri kembali komitmen yang pernah dibicarakan.
Merujuk dokumen kesepakatan yang ditandatangani pihak perusahaan, kepala desa, Forum Masyarakat Tuntut Kemitraan (FMTK), serta Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, disebutkan bahwa tindak lanjut tuntutan FMTK dari 16 desa dan 1 kelurahan di tiga kecamatan akan dilakukan dalam waktu 20 hari kerja sejak kesepakatan ditandatangani. Namun, masyarakat menyatakan hingga kini sejumlah poin yang mereka perjuangkan belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Dalam dokumen yang menjadi rujukan masyarakat itu, terdapat sejumlah persoalan yang turut dibahas. Di antaranya mengenai lahan pemakaman yang disebut telah ditanami kelapa sawit perusahaan di 43 titik kelompok pemakaman, lahan yang menurut masyarakat digarap di luar Hak Guna Usaha (HGU), lahan di sekitar daerah aliran sungai (DAS), serta lahan masyarakat yang disebut belum memperoleh ganti rugi.
Sekretaris Umum FMTK 16 Desa 1 Kelurahan di tiga kecamatan, Nazzar Arnazh, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan kemitraan 20 persen yang menurut mereka merupakan hak masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Ini murni bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan kemitraan 20 persen yang merupakan kewajiban perusahaan. Ini merupakan hak masyarakat yang harus diperjuangkan,” kata Nazzar.
Menurut Nazzar, masyarakat akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dari pihak-pihak terkait. Ia berharap pemerintah dapat mengambil peran dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan sehingga tuntutan masyarakat dapat dibahas berdasarkan dokumen, ketentuan hukum, serta data yang dapat diverifikasi bersama.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung di tiga lokasi, yakni Jalan Sialang Tombonsu Desa Angkasa, Jalan Simpang Maliki Desa Sialang Godang, dan Jalan Simpang Tahu Desa Sialang Bungkuk. Massa berasal dari sejumlah desa dan kelurahan, antara lain Angkasa, Lubuk Terap, Semundam, Tambun, Terbangiang, Sialang Godang, Air Terjun, Sialang Bungkuk, Lubuk Raja, Lubuk Keranji Timur, Balam Merah, Sialang Kayu Batu, Lubuk Mandian Gajah, Lioei Bulan, Tanjung Air Hitam, Lipai Bulan, Pangkalan Tampoi, serta Kelurahan Rawang Empat.
Sejumlah unsur masyarakat turut terlihat memberikan dukungan, mulai dari tokoh adat, kepala desa, ketua BPD, tokoh pemuda, tokoh masyarakat hingga sejumlah anggota DPRD Pelalawan yang memiliki wilayah konstituen di kawasan tersebut.
Koordinator Lapangan, Ade Ryan Saputra alias Ade Bayo, berharap pemerintah memfasilitasi proses penyelesaian secara transparan dengan memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan dan bukti yang dimiliki.
“Kami berharap pemerintah mendengarkan suara kami dan segera memfasilitasi penyelesaian yang adil. Jika hari ini belum ada kejelasan, kami akan tetap bertahan dengan massa yang lebih besar,” ujar Ade.
Ia menegaskan masyarakat akan terus menyampaikan aspirasi sampai memperoleh kejelasan atas tuntutan yang mereka perjuangkan.
Di tengah berlangsungnya aksi, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menginformasikan rencana pertemuan mediasi dengan perwakilan masyarakat di Kantor Bupati Pelalawan pada Selasa (6/10/2026).
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait lainnya, termasuk untuk menelusuri dokumen kesepakatan 2018, status lahan, pelaksanaan kemitraan, serta berbagai persoalan lain yang menjadi aspirasi warga.
Sementara itu, kepolisian melakukan pengamanan untuk memastikan aksi berjalan tertib. Wakapolres Pelalawan Kompol Asep Rahmad menyebut situasi di lapangan masih kondusif dan mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban serta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.***