PEKANBARU, CATATANRIAU.COM – Video kunjungan Bupati Siak Afni Zulkifli ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Kabupaten Siak, Riau, mendapat perhatian pemerintah pusat.
Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) disebut langsung mengirim tim khusus untuk melihat kondisi masyarakat di wilayah tersebut setelah video yang memperlihatkan kondisi kehidupan warga 3T viral di media sosial.
Bupati Siak Afni Zulkifli membenarkan adanya rencana peninjauan tersebut. Menurut Afni, tim dari Sekretariat Wakil Presiden berjumlah delapan orang dan dijadwalkan turun langsung ke sejumlah wilayah 3T di Siak.
Afni mengatakan, komunikasi antara pemerintah daerah dan tim Setwapres telah berlangsung sejak video kunjungannya ramai di media sosial.
"Entah bagaimana caranya, tahu-tahu satu hari setelah video itu viral, staf saya dihubungi pihak Sekretariat Wakil Presiden. Mereka menyatakan video itu mendapat atensi dari Bapak Wakil Presiden dan meminta segera turun tim melihat kondisi di wilayah 3T Siak," kata Afni, Minggu (4/10/2026).
Afni menyebut informasi terakhir yang diterimanya, tim tersebut telah berada di Pekanbaru. Namun, ia tidak dapat mendampingi langsung karena harus bertolak ke Jakarta untuk membahas persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi Siak.
"Ini saya dapat info tim sudah di Pekanbaru. Kami janjian ketemu di bandara karena saya harus ke Jakarta berjuang soal DBH migas Siak," ujarnya.
Enam Jam Perjalanan, Hanya Bisa Naik Kapal
Menurut Afni, salah satu persoalan yang langsung ditanyakan tim Setwapres adalah akses menuju wilayah 3T.
Kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri. Untuk menuju sejumlah lokasi, masyarakat maupun pendatang harus menggunakan transportasi air karena akses jalan darat belum tersedia.
"Semalam masih berkomunikasi. Mereka menanyakan bagaimana menuju lokasi. Kami jawab, ke sana hanya bisa dilalui kapal," kata Afni.
Ia menyebut kapal tersebut bahkan harus disewa untuk membuka akses transportasi masyarakat.
"Itupun status kapalnya kami sewa untuk akses satu-satunya rakyat 3T dan juga tidak setiap hari ada, hanya tiga kali seminggu," sambungnya.
Untuk mencapai Teluk Lanus hingga wilayah Dusun Mungkal, perjalanan menggunakan kapal dapat memakan waktu sekitar enam jam.
Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran persoalan dasar yang masih dihadapi masyarakat di wilayah 3T Siak. Tidak hanya transportasi, keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat penginapan juga menjadi persoalan ketika pemerintah maupun pihak lain hendak melakukan kunjungan ke kawasan tersebut.
MBG Belum Beroperasi
Salah satu persoalan lain yang disoroti Afni dalam video yang viral tersebut adalah belum beroperasinya layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah 3T.
Menurut Afni, fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut sudah tersedia. Namun, layanan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
"Di video saya sampaikan permintaan anak-anak. MBG memang belum ada yang buka di wilayah 3T. Baru ada dapurnya saja, tapi tidak buka-buka. Belum ada dapur MBG yang buka di wilayah 3T ini," ujarnya.
Selain persoalan MBG, Afni juga menyoroti keterbatasan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan hingga sektor pertanian.
Ia berharap kedatangan tim pemerintah pusat tidak berhenti pada pendataan atau kunjungan lapangan, tetapi dilanjutkan dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Syukur-syukur dengan kedatangan tim ini bisa melihat langsung kondisi wilayah 3T dan memberikan solusi konkret. Misalnya bantu pengadaan kapal, pelayanan pendidikan bus sekolah dan lain-lain," kata Afni.
Afni ke Jakarta Bahas DBH Migas
Di tengah rencana kedatangan tim Setwapres ke wilayah 3T, Afni justru harus berada di Jakarta.
Ia mengatakan keberangkatannya bersama Ketua DPRD Siak dan Badan Anggaran DPRD Siak berkaitan dengan proyeksi Transfer ke Daerah (TKD), khususnya DBH migas untuk tahun anggaran 2027.
Afni mengaku ingin meminta penjelasan pemerintah pusat mengenai dasar perhitungan yang menyebabkan proyeksi DBH migas Siak turun.
"Saya tidak bisa menerima mereka hari ini karena saya berangkat ke Jakarta bersama Ketua DPRD dan Banggar DPRD Siak. Besok kami diterima Bapak Dirjen Perimbangan Keuangan untuk mempertanyakan proyeksi APBN 2027 yang menurunkan DBH migas. Kami mau mempertanyakan apa dasar perhitungannya. Pusat harus transparan pada daerah," tegasnya.
Afni menyebut berdasarkan proyeksi yang diterima pemerintah daerah, DBH migas Siak pada 2027 berpotensi mengalami penurunan sekitar 70 persen.
Namun, angka tersebut masih menjadi persoalan yang ingin diklarifikasi Pemkab Siak kepada pemerintah pusat.
"Tim ini nanti akan diterima oleh Bapak Wakil Bupati dan jajaran. Saya juga minta Pak Wakil Bupati menunjukkan bagaimana kondisi riil di lapangan wilayah 3T," ujarnya.
Ironi Daerah Penghasil Migas
Persoalan wilayah 3T, menurut Afni, menjadi tantangan yang harus dilihat secara lebih luas.
Siak dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki aktivitas industri minyak dan gas, kehutanan serta perkebunan. Namun, di tengah aktivitas ekonomi tersebut, masih terdapat masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar.
"Di Siak ini meskipun kami kaya sebagai penghasil minyak, sumber industri kehutanan, lalu juga sawit, masih ada wilayah 3T yang sampai hari ini belum memiliki akses jalan darat," kata Afni.
Karena itu, Afni berharap kedatangan tim pemerintah pusat dapat menjadi pintu masuk untuk membahas persoalan tersebut secara lebih konkret.
Ia meminta persoalan masyarakat di wilayah 3T tidak berhenti sebagai bahan pemberitaan maupun kunjungan pejabat.
"Kita sama-sama berharap turunnya tim ini bukan cuma seremoni, tetapi betul-betul memberikan solusi untuk persoalan yang ada di wilayah 3T Siak," tegasnya.
Sementara itu, tim Setwapres dijadwalkan melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah 3T Siak dan akan didampingi Wakil Bupati Siak Syamsurizal beserta jajaran pemerintah daerah.***