Siak, Catatanriau.com — Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD Siak menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Siak, Rabu (30/9/2026).
Namun, di balik kesepakatan tersebut, terdapat persoalan fiskal yang menjadi perhatian. Pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 turun menjadi Rp2,21 triliun, dari sebelumnya Rp2,37 triliun atau berkurang sekitar 6,76 persen.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Siak Indra Gunawan dan dihadiri Bupati Siak Afni Zulkifli.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak, Marudut Pakpahan, menyampaikan penurunan pendapatan tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.
Karena itu, Banggar meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, terutama dengan mempertajam program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp2,236 triliun. Struktur tersebut mencatat defisit sekitar Rp26,58 miliar, yang ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp41,1 miliar.
Afni: Tekanan Fiskal Dirasakan Banyak Daerah
Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Siak serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah membahas perubahan APBD tersebut.
Menurut Afni, persetujuan APBD-P merupakan hasil dari proses pembahasan dan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.
“Persetujuan ini lahir dari kesepahaman dan komitmen bersama untuk membangun Kabupaten Siak yang kita cintai. Semoga kolaborasi ini senantiasa terjaga dan mendapat ridho Allah SWT,” ujar Afni.
Menanggapi kondisi fiskal yang semakin ketat, Afni mengatakan pemerintah daerah akan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dengan mengarahkan belanja berdasarkan skala prioritas.
“Tekanan fiskal tidak hanya dirasakan Siak, tapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Kita terus berjuang, berikhtiar mendapatkan hak-hak masyarakat kita tanpa mengurangi kualitas pelayanan, terutama infrastruktur sampai ke pelosok kampung dan desa,” tegasnya.
Siak Dapat Tambahan 3,5 Kilometer Jalan
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Afni menyebut pemerintah kabupaten masih berupaya mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Salah satunya melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Afni mengatakan, setelah pada tahun sebelumnya Siak hanya memperoleh alokasi pembangunan sepanjang 1 kilometer, pada 2026 pemerintah pusat kembali memberikan tambahan pembangunan jalan sepanjang 3,5 kilometer.
“Alhamdulillah tahun ini proses lelang sudah selesai. Kita mendapatkan tambahan 3,5 kilometer jalan rigid dari Pinang Sebatang Barat, dari arah Perawang ke Sungai Mandau dengan nilai Rp49,9 miliar,” ungkapnya.
Pemkab Siak juga menggandeng perusahaan di sekitar wilayah terdampak untuk membantu penanganan persoalan banjir.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui kegiatan pembersihan atau normalisasi sungai sepanjang kurang lebih 10 kilometer. Langkah itu diharapkan dapat mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan sekaligus mengurangi persoalan genangan.
Alokasi Irigasi Diklaim Tembus Rp112 Miliar
Selain infrastruktur jalan, Afni menyebut Siak juga memperoleh tambahan alokasi untuk sektor irigasi melalui APBN-P 2026.
Menurutnya, nilai alokasi awal untuk pembangunan dan perbaikan irigasi mencapai sekitar Rp98 miliar, yang disebut sebagai salah satu alokasi terbesar di Provinsi Riau.
Anggaran tersebut kemudian ditambah dengan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi pada wilayah Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) hingga Teluk Lanus.
“Total alokasi yang didapatkan lebih dari Rp112 miliar,” kata Afni.
Dengan disepakatinya APBD Perubahan 2026, Pemkab Siak selanjutnya akan menjalankan program yang telah ditetapkan dengan kondisi fiskal yang lebih ketat. Pemerintah daerah menegaskan efisiensi dan skala prioritas akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun.
(Aya/MC Siak)