Rohul, Catatanriau.com - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXX tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Rohul, Senin (27/04/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita” ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan.
Upacara tersebut dihadiri Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiartini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten, Staf Ahli Setda, kepala OPD, serta seluruh camat se-Kabupaten Rokan Hulu. Turut hadir pula Ketua TP-PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri, Ketua Dharma Wanita Persatuan Hj. Yurniziarti, serta berbagai organisasi wanita lainnya.
Di langsir dari Media Center Diskominfo Rokan Hulu, bertindak sebagai Inspektur Upacara, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu Drs. H. Yusmar, M.Si menyampaikan bahwa peringatan OTDA ke-30 menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat.
"Otonomi daerah memberikan ruang bagi kita untuk berinovasi dan mempercepat pembangunan. Melalui semangat Asta Cita, kita berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah," ujar Yusmar dalam amanatnya.
Ia menjelaskan, tema tahun ini mencerminkan tanggung jawab besar pemerintah daerah dalam mendukung delapan prioritas pembangunan nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan berbasis desa, serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, sejumlah program konkret juga menjadi perhatian, seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi pascabencana, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi terintegrasi.
Yusmar juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi daerah, di antaranya kapasitas fiskal yang masih rendah di sebagian besar daerah, tingginya ketergantungan pada dana pusat, hingga persoalan pengelolaan sampah dan ketimpangan ekonomi.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama. Daerah tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan sesuai potensi lokal,” tegasnya.
Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dapat semakin memperkuat kolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kabupaten Rokan Hulu.***