Rohul, Catatanriau.com - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 di Convention Hall Islamic Centre Rokan Hulu, Selasa (31/3/2026). Forum strategis ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah pembangunan daerah yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti dan dihadiri unsur Forkopimda, Pimpinan DPRD Provinsi Riau dan DPRD Rokan Hulu, kepala OPD, camat se-Rokan Hulu, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.
Dalam forum tersebut, seluruh peserta Musrenbang menyepakati tiga poin utama, yakni penetapan sasaran dan prioritas pembangunan daerah beserta program dan kebutuhan pendanaan, daftar program yang belum terakomodasi dalam rancangan RKPD berikut alasannya, serta rumusan hasil kesepakatan sebagai bahan penyusunan akhir RKPD Tahun 2027.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh para pemangku kepentingan. Usai kegiatan, Pimpinan DPRD Provinsi Riau H. Budiman Lubis, SH menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan krusial dalam merumuskan arah pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Ia menyebut, proses ini merupakan kelanjutan dari Musrenbang desa dan kecamatan yang harus benar-benar dikawal hingga tahap realisasi.
"Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Apa yang diusulkan masyarakat harus kita jaga dan kawal bersama agar benar-benar terlaksana," ujarnya.
Budiman juga mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD Rokan Hulu yang dinilai telah berjalan secara sistematis dan melibatkan berbagai unsur. Menurutnya, hasil forum tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam sektor-sektor strategis.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan masih berkutat pada persoalan anggaran. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen bersama untuk memastikan distribusi anggaran berjalan secara adil dan merata. Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Riau guna mempercepat penyelesaiannya.
"Ini bukan hanya untuk satu daerah, tapi seluruh kabupaten/kota. Kita ingin ada kejelasan agar tidak menghambat pembangunan di daerah," katanya.
Dalam hasil Musrenbang RKPD 2027, pembangunan difokuskan pada sektor pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan potensi pariwisata juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Budiman menilai, peningkatan kualitas pendidikan akan menjadi kunci kemajuan jangka panjang, sementara infrastruktur akan memperkuat konektivitas dan mobilitas masyarakat. Ia pun berharap adanya sinergi kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mewujudkan program-program tersebut.
"Yang terpenting adalah sinergi. Kewenangan provinsi harus kita dorong agar lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.***