Siak, Catatanriau.com – Bupati Siak Afni Zulkifli meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Siak untuk mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani serta pelaku UMKM lokal.
Permintaan tersebut disampaikan Afni saat memimpin rapat koordinasi dan monitoring evaluasi program MBG di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026).
Menurut Afni, program MBG yang merupakan inisiatif Presiden memiliki tujuan besar, salah satunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian daerah.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 1.568 UMKM di Kabupaten Siak yang sebagian bergerak di bidang pertanian dan sebagian kecil di sektor perikanan. Namun, ia menilai hingga kini belum banyak dapur SPPG yang memanfaatkan hasil produksi mereka.
“Tujuan utama program MBG salah satunya membantu UMKM lokal. Jika SPPG lebih banyak berbelanja di Pekanbaru dan hanya sedikit membeli di Siak, tentu ini sangat kita sesalkan,” ujar Afni.
Di Kabupaten Siak sendiri terdapat 56 unit SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan. Afni berharap seluruh unit tersebut dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan maupun produk olahan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah siap membantu mencarikan UMKM yang dapat bermitra dengan yayasan pengelola SPPG.
“Ambil dulu produk UMKM lokal. Kami akan membantu mencarikan dan membina pelaku UMKM yang bisa bekerja sama dengan yayasan. Nanti dinas terkait akan memfasilitasi,” tegasnya.
Afni juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program MBG di Kabupaten Siak. Bahkan, ia menyatakan tidak segan melakukan penyesuaian anggaran daerah demi keberhasilan program pemenuhan gizi bagi anak-anak tersebut.
“Saya akan fokus mengawal program MBG ini. Kami sudah menyiapkan draft kesepakatan dan akan terus melaporkan perkembangan pelaksanaannya ke pemerintah pusat,” katanya.
Untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga, pemerintah daerah juga akan melibatkan seluruh puskesmas serta memperkuat peran tenaga ahli gizi.
Selain itu, Afni turut menyoroti menu makanan MBG selama bulan Ramadan yang dinilai kurang variatif. Ia menerima laporan bahwa makanan yang dibagikan kepada anak-anak PAUD hanya berupa kacang polong, kacang goreng, satu buah pisang, dan sepotong brownies.
“Saya mendapat laporan menu yang diberikan seperti kacang-kacangan dan kue hari raya. Seharusnya bahan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang lebih layak dan bergizi untuk anak-anak,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, menyarankan agar UMKM di Siak menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) setempat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan dari Kadin.
Ia menjelaskan, jumlah UMKM yang mencapai 1.568 unit tentu membutuhkan tambahan modal untuk memenuhi permintaan produksi dari dapur SPPG. Sebagai contoh, satu dapur bisa membutuhkan sekitar 2.500 porsi makanan ringan per hari.
Karena itu, ia mendorong UMKM untuk mengembangkan produk makanan yang lebih beragam dan bernilai jual, seperti bakso ikan atau makanan khas daerah Siak.
“Di sinilah peran pemerintah daerah untuk mengarahkan perbankan agar memberikan akses KUR kepada UMKM. Mereka membutuhkan modal, tenaga kerja, dan kapasitas produksi yang lebih besar,” jelasnya.
Ia menambahkan, program MBG juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Di Kabupaten Siak terdapat 56 dapur SPPG, dan setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang tenaga kerja.
Selain pekerja dapur, perputaran ekonomi juga akan melibatkan petani, nelayan, serta pelaku UMKM yang memasok bahan baku maupun produk olahan.
“Dana program MBG memang mencapai triliunan rupiah secara nasional, tetapi sekitar 93 persen di antaranya kembali ke masyarakat. Untuk satu SPPG saja bisa beredar sekitar Rp1 miliar per bulan,” paparnya.
Jika dikalikan dengan jumlah SPPG di Kabupaten Siak, maka perputaran dana yang beredar dapat mencapai sekitar Rp56 miliar setiap bulan.
Karena itu, ia berharap peredaran dana tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat lokal.
“Artinya uang itu harus berputar di Siak. Jangan sampai dana sebesar ini justru keluar dari daerah,” pungkasnya.***