Pekanbaru, Catatanriau.com — Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum (F-PEMAPHU) Riau akan melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik nepotisme yang melibatkan Bupati Siak, Afni Zulkifli, terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Siak Pusako (BSP).
Berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak kepolisian, aksi tersebut akan digelar di Gedung BSP Surya Dumai Group, dengan titik kumpul di Taman Kota Pekanbaru. Aksi dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Februari 2026, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai, dengan estimasi jumlah massa sekitar 20 orang.
Ketua Umum Aktivis F-PEMAPHU Riau, Novrizal Lubis, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian pemuda dan mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami akan melakukan aksi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan praktik nepotisme dalam penempatan sejumlah kerabat dekat Bupati Siak di tubuh BUMD PT Bumi Siak Pusako. Ini menyangkut integritas pemerintahan dan kepercayaan publik,” ujar Novrizal Lubis kepada Catatanriau.com, Selasa (27/01/2026).
Dalam surat tersebut, F-PEMAPHU Riau menyebutkan beberapa dugaan, di antaranya penempatan sepupu dekat Bupati Siak sebagai manajer di BUMD PT Bumi Siak Pusako. Selain itu, sejumlah kerabat dekat lainnya juga diduga ditempatkan sebagai karyawan tanpa melalui proses rekrutmen yang transparan, objektif, dan akuntabel.
Novrizal menambahkan, kondisi PT Bumi Siak Pusako saat ini disebut tidak dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, penempatan keluarga kepala daerah di dalam struktur BUMD justru dikhawatirkan akan memperparah potensi kerugian dan memicu konflik kepentingan.
“Fakta yang kami temukan menunjukkan bahwa kondisi BUMD ini sedang tidak baik-baik saja. Jika diisi oleh keluarga kepala daerah, kami khawatir ini akan memperparah keadaan dan membuka ruang konflik kepentingan,” tegasnya.
Lebih lanjut, F-PEMAPHU Riau juga menyoroti adanya dugaan kontradiksi antara pencitraan di media sosial yang seolah berpihak pada kepentingan rakyat, dengan realitas kebijakan yang dinilai justru menguntungkan keluarga dan lingkaran terdekat kekuasaan.
Melalui aksi tersebut, F-PEMAPHU Riau mendesak aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk melakukan penelusuran secara serius terhadap dugaan praktik nepotisme tersebut demi menjaga prinsip pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
“Kami ingin memastikan bahwa BUMD dikelola secara profesional, bukan sebagai tempat bagi-bagi jabatan untuk keluarga dan orang dekat penguasa,” pungkas Novrizal.***