Meranti, Catatanriau.com – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai sebagai ancaman serius bagi demokrasi. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kepulauan Meranti, Mohd Ilham, menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan hak rakyat yang tidak boleh dicabut.
“Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka kekuasaan rakyat dalam menentukan pemimpin secara langsung akan hilang,” ujar Ilham.
Ia menilai wacana tersebut sarat dengan kepentingan konsolidasi kekuasaan pemerintah pusat. Menurutnya, penarikan kewenangan pemilihan ke DPRD berpotensi memperkuat sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden dan melemahkan ruang kritik.
“Jika Pilkada ditarik ke DPRD, maka kekuasaan akan semakin terpusat dan sulit dikontrol,” katanya.
Terkait alasan efisiensi anggaran, Ilham menilai dalih tersebut tidak rasional. Ia menegaskan bahwa keuangan negara bersumber dari rakyat, sehingga penggunaannya untuk Pilkada langsung justru merupakan bentuk pengembalian hak rakyat dalam berdemokrasi.
“Uang negara berasal dari rakyat. Menggunakannya untuk Pilkada langsung adalah bagian dari proses demokrasi, bukan pemborosan,” tegasnya.
Ia juga menolak alasan pemberantasan politik uang yang kerap dijadikan pembenaran. Menurut Ilham, praktik money politics selama ini justru bersumber dari partai politik dan koalisi calon, bukan dari rakyat sebagai pemilih.
“Yang bermasalah adalah sistem dan partai politiknya. Tapi yang justru dihukum adalah rakyat dengan kehilangan hak memilih secara langsung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ilham menilai Pilkada melalui DPRD tidak akan menghilangkan politik uang, bahkan berpotensi memperbesar praktik tersebut. “Money politics tetap terjadi, hanya saja uang berpindah ke kursi-kursi DPRD dan partai, bahkan bisa lebih besar nilainya,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa sistem tersebut tidak akan melahirkan pemerintahan yang sehat. Menurutnya, kinerja DPRD yang saat ini dipilih langsung oleh rakyat pun masih banyak menuai kritik.
“DPRD yang dipilih rakyat saja banyak yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Apalagi jika DPRD dan eksekutif diibaratkan jari tengah dan telunjuk (saling mengunci kepentingan), maka rusaklah demokrasi dan negara ini. Presiden akan menjadi pemegang kekuasaan penuh dan semakin sulit untuk dikritisi,” pungkasnya.***
Laporan : Dwiki