Inhil, Catatanriau.com – Dugaan permainan tarif angkutan speedboat di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat, terutama yang mengandalkan transportasi laut sebagai moda utama karena keterbatasan akses darat.
Ketua DPD PW-MOI Kabupaten Indragiri Hilir menyoroti tarif speedboat yang kerap berubah-ubah, tidak seragam, dan tidak disertai penjelasan resmi.
"Setiap persoalan yang menyangkut tarif speedboat bukan sekadar urusan bisnis, melainkan persoalan keadilan sosial dan kehadiran negara dalam menjalankan fungsinya," ujar Ketua DPD PW-MOI Senin, 19/01/2026.
Menurut pengamatan organisasi wartawan ini, praktik kenaikan tarif sepihak tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa sosialisasi kepada masyarakat menunjukkan lemahnya fungsi negara dalam melindungi konsumen.
Ketiadaan papan informasi tarif resmi di pelabuhan dan tidak adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses membuat ketidakadilan menjadi sistemik.
“Jika tarif angkutan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibiarkan tanpa standar dan transparansi, maka negara membiarkan warganya berhadapan langsung dengan mekanisme pasar yang tidak adil,” tegas Ketua DPD PW-MOI.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak penyesuaian tarif yang dilakukan secara resmi, misalnya terkait kenaikan BBM, biaya operasional, atau faktor cuaca. Yang menjadi persoalan adalah kenaikan sepihak tanpa pengawasan dan dasar hukum yang jelas.
DPD PW-MOI Inhil mendesak pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan otoritas pelabuhan untuk Menetapkan tarif speedboat yang jelas, tertulis, dan diumumkan secara terbuka; Melakukan pengawasan aktif dan rutin di lapangan; Menindak tegas operator yang melanggar ketentuan; Membuka kanal pengaduan publik yang mudah diakses masyarakat.
Organisasi ini menekankan bahwa transportasi laut merupakan wajah kehadiran negara di wilayah pesisir Inhil. Ketidakhadiran negara dalam urusan tarif bukan hanya membebani ekonomi masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
DPD PW-MOI Inhil berkomitmen terus menjalankan fungsi kontrol sosial untuk memastikan pelayanan publik, khususnya di bidang transportasi laut, berjalan adil dan transparan bagi masyarakat pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.***