Meranti, Catatanriau.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepulauan Meranti menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi bagi pelaku UMKM, Rabu, di Cafe Dikopi, Jalan Merbau, Selatpanjang. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pelaku usaha, mulai dari penggiat ekonomi kreatif, layanan jasa delivery, hingga komunitas UMKM lainnya.
Dalam pemaparannya, Kepala BPS Kepulauan Meranti, Sumi’rad, SST, menjelaskan bahwa perekonomian saat ini tengah mengalami transformasi signifikan. Bila sebelumnya sektor pertanian dan industri menjadi penggerak utama, kini muncul berbagai usaha kreatif berbasis digital dan online yang berkembang pesat.
“Perubahan ini perlu kita petakan kembali. Apakah karakteristik ekonomi kita masih sama seperti dahulu atau telah mengalami pergeseran?” ujarnya.
Sumi’rad menyebutkan bahwa Tahun 2026 akan menjadi tahun dasar untuk melihat dinamika dan tren ekonomi beberapa tahun sebelumnya, sehingga BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh data yang akurat dan komprehensif.
Pada sesi diskusi, Abu Hanifah selaku pelaku usaha street food menanyakan alasan sensus dilakukan setiap sepuluh tahun dan apa manfaatnya bagi UMKM. Menanggapi hal ini, Sumi’rad menjelaskan bahwa sensus sebenarnya ideal bila dilakukan lima tahun sekali. Namun, keterbatasan anggaran serta panjangnya proses persiapan hingga publikasi menjadi faktor utamanya.
“Sensus itu tidak hanya soal pendataan di lapangan. Dari perencanaan hingga publikasi memerlukan waktu sekitar tiga tahun. Jika dilaksanakan lima tahun sekali, prosesnya akan saling bertumpuk,” jelasnya.
Ia juga menerangkan bahwa BPS menyelenggarakan tiga sensus besar: Sensus Penduduk 2020, Sensus Pertanian 2023, dan Sensus Ekonomi 2026.
Terkait manfaat sensus bagi UMKM, ia menegaskan bahwa data sensus tidak berkaitan langsung dengan bantuan pemerintah. “Data yang dikumpulkan adalah data makro untuk perumusan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Output-nya berupa kebijakan makro, bukan penyaluran bantuan individu,” tegasnya.
Amin, pelaku jasa layanan delivery, menanyakan soal kerja sama BPS dengan pemerintah daerah. Sumi’rad menjelaskan bahwa BPS sebagai instansi vertikal dibiayai langsung oleh Kementerian Keuangan. Meski demikian, dukungan Pemkab tetap dibutuhkan.
“Kami berharap Pemda dapat membantu sosialisasi agar pelaku usaha memahami pentingnya sensus dan bersedia memberikan data secara benar dan lengkap,” katanya.
Sementara itu, Igo, pelaku usaha oleh-oleh dan ekonomi kreatif, menanyakan validitas data serta akses publik terhadap data BPS. Menanggapi hal tersebut, Sumi’rad menjelaskan:
“Pada survei, data yang diambil adalah sampel sehingga menghasilkan estimasi. Unit analisis terendahnya biasanya kabupaten, sehingga tidak dapat mencapai akurasi 100 persen. Berbeda dengan sensus yang mencakup seluruh populasi, sehingga akurasinya jauh lebih tinggi,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa data BPS bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat melalui kanal resmi yang tersedia.
Di tempat yang sama, Fitriadi Mirtha, atau yang akrab disapa Adi Dikopi, owner Cafe Dikopi sekaligus Bendahara HIPMI Kepulauan Meranti, menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi seperti ini dapat terus dilakukan agar pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya data dalam pengembangan usaha.
“Kami menyambut baik kolaborasi ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat membuka wawasan pelaku UMKM dan mendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih maju di Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Selain itu, Rudi Kurniawan selaku Ketua Umum HIPMI Kepulauan Meranti yang juga aktif mengelola Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyampaikan bahwa keberadaan dapur-dapur MBG di Kabupaten Kepulauan Meranti turut memberikan efek berganda terhadap perekonomian lokal. Menurutnya, aktivitas dapur mulai dari pembelian bahan baku, kerja sama dengan pelaku UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja lokal mampu menciptakan perputaran ekonomi yang sehat di masyarakat.
Di tempat yang sama, Sadam, selaku Sekretaris Umum HIPMI Kepulauan Meranti, menambahkan bahwa kolaborasi antara BPS dan HIPMI menjadi momentum penting untuk meningkatkan literasi data di kalangan pelaku usaha. Ia menilai, pemahaman yang baik terhadap data ekonomi akan membantu UMKM mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan memanfaatkan peluang pasar secara optimal. “Dengan memahami data, pelaku UMKM dapat melihat tren, kebutuhan pasar, serta potensi sektor usaha yang masih bisa dikembangkan. Ini sangat penting bagi keberlanjutan dan daya saing usaha ke depan,” ujarnya.***