Komisi XII juga meminta data komprehensif mengenai jenis limbah yang dihasilkan, baik B3, limbah cair maupun padat, serta kebutuhan energi perusahaan, termasuk penggunaan BBM non-subsidi dan jumlah armada yang beroperasi.
“Perusahaan wajib memastikan tidak menggunakan solar subsidi untuk operasional,” tegas salah satu anggota.
Menanggapi kunjungan tersebut, Head of Corporate Communications PT RAPP, Aji Wihardandi melalui Budi Firmansyah, menyatakan pihaknya menyambut baik sidak DPR RI.
“Kami menyampaikan bahwa seluruh kegiatan operasional RAPP, termasuk pengelolaan limbah, dijalankan berdasarkan izin resmi dan sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujarnya.
Budi menegaskan bahwa sistem pengelolaan limbah di RAPP telah mengikuti standar baku mutu dan diawasi secara berkala oleh lembaga pemerintah maupun independen.