Rapat Paripurna Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Selasa, 07 September 2021 - 11:35:51 WIB
Share Tweet Google +

Laporan : E S Nst


ROHUL, CATATANRIAU.com | 

? Setelah mendengar laporan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terkait penyampaian Ranperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2021.

 

Tiap-tiap Fraksi di DPRD Rohul menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021, Senin (O6/09/2021).

 

Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021 ini dipimpin Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra bersama Wakil Ketua DPRD Rohul Andrizal.

 

Turut juga dihadiri Wabup Rohul H. Indra Gunawan, 32 Anggota DPRD Rohul, Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos M.Si dan Kepala OPD Rohul.

 

Fraksi Nasdem, melalui Jubirnya Ali Imran menapresiasi Pemkab Rohul yang telah mengajukan Ranperda Perubahan APBD 2021. Fraksi Nasdem mendorong OPD di Rohul untuk berinovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan PAD Rohul.

 

“Kami dari Fraksi Nasdem menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Rohul yang telah mengajukan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Kami meminta kepada Pemkab Rohul terus membuat inovasi dan terobosan sehingga bisa meningkatkan PAD dan lebih optimal dalam penanganan Covid-19,” harapnya.

 

Sementara itu, Fraksi PKS melalui Jubirnya Depredi Kurniawan ST menyampaikan Fraksi PKS menyambut baik sekaligus mengapresiasi kepada semua pihak atas kerja samanya dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2021.

 

“Rancangan Perubahan APBD 2021 ini direncanakan sebesar 1.6 Triliun, semula dianggarkan sebesar 1.2 Triliun, artinya bertambah  Rp 408 Miliar. Fraksi PKS mengapresiasi angka kenaikan APBD Perubahan 2021 ini. Terkait pengadaan PCR untuk penanganan Covid-19 dipertimbangkan kembali,” pintanya.

 

Kemudian, Fraksi Demokrat melalui Jubirnya Firdaus menyampaikan Fraksi Demokrat memberikan catatan dan saran terkait penyampaian nota Keuangan perubahan APBD 2021. Fraksi Demokrat mengapresiasi kepada komisi dan OPD Rohul yang telah melahirkan KUPA-PPAS sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD 2021.

 

“Fraksi Demokrat juga mengapresiasi rencana pendapatan daerah 1.6 Triliun naik dari rencana semula 1.2 Triliun. Dengan masi mewabahnya Covid-19 khususnya di Rohul yang berimbas masalah dampak ekonomi dan sosial, harus dianggarkan untuk penanganan Covid-19.

 

Selanjut Pandangan Umum Fraksi Gerindra, melalui Jubirnya Hermanudin menyampaikan dengan telah dibahas dan disetujui bersama KUPA-PPAS Perubahan APBD Rohul 2021 sebagai dasar penyusunan Ranperda perubahan APBD 2021 demi terciptanya pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang maksimal.

 

Kemudian Fraksi Golkar, melalui Jubirnya Rusdi menyarankan Pemkab memangkas kebijakan yang tidak prioritas dan berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat Rohul. Fraksi Golkar juga meminta kepada Pemerintah untuk memberikan bantuan sosial bagi warga yang terdampak Covid-19.

 

Fraksi PDIP Rohul, melalui Jubirnya Hj Sumiartini menyampaikan Fraksi PDI-P memberikan apresiasi kepada Pemkab Rohul atas disampainya Nota keuangan Ranperda Perubahan APBD 2021. Terkait Recofussing, Fraksi PDI-P meminta kepada Pemkab terkait penanganan Covid-19.

 

“Kami Fraksi PDI-P mempertanyakan kepada Pemkab Rohul terkait anggaran penanganan Covid-19 dan meminta Pemda efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran Covid-19 dan menyelesaikan kewajiban Pemerintah ditahun sebelumnya dan meningkatan ekonomi warga ditengah Pandemi,” pintanya.

 

Sementara, Fraksi PAN melalui Jubirnya Ayatullah Khomeini meminta kepada Pemda Rohul untuk bisa lebih teliti, cernat dan lebih mempelajari terhadap persoalan yang ada. Fraksi PAN menyampaikan kepada Pemda Rohul berharap Dinas PUPR untuk memprioritaskan pembangunan Infrastruktur jalan Desa Alahan Rokan IV Koto.

 

Dilanjutkan Fraksi Membangun Nurani Bangsa, melalui Jubirnya Arisman S.Sos menyampaikan secara keseluruhan pendapatan perubahan APBD 2021 diperkirakan naik sebesar Rp 381 Miliar. Namun yang terpenting dari Perubahan APBD ini terkait Pendapatan dan Belanja.

 

“Prinsip belanja harus efektif dan efisien sehingga setiap rupiah untuk belanja benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berpenagruh terhadap multi efek pembangunan sosial ekonomi,” harapnya.

 

Usai Fraksi menyampaikan Pandangan Umum, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra mengaku setelah dilakukan Paripurna penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi, proses selanjut mendengar tanggapan dan jawaban Pemkab Rohul terhadap pandangan Fraksi.***


 



Tulis KomentarIndex
Berita TerkaitIndex