Dumai, Catatanriau.com — Polres Dumai mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, serta komunitas pengemudi untuk bersama-sama memberantas aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) yang dinilai meresahkan sopir dan masyarakat di Kota Dumai.
Hal ini dibahas dalam audiensi pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap premanisme dan pungli yang digelar di Aula Wicaksana Laghawa Polres Dumai, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), para camat, lurah, tokoh masyarakat, serta Dewan Pimpinan Wilayah Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (DPW RBPI) Provinsi Riau.
Kapolres Dumai, yang di wakili Kasat intel Iptu Rozi Alia, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungli dan aksi premanisme yang kerap terjadi di sejumlah jalur logistik di Kota Dumai.
Kekecewaan dari LPMK
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah kekecewaan dilontarkan oleh perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Ketua LPMK Kelurahan Purnama, Tony, menyampaikan agar para sopir tidak memaksakan diri melintas pada jam larangan (prohibiden). Ia juga menyoroti jarak iring-iringan setiap armada perusahaan yang melintas dari Kelurahan Purnama hingga Kecamatan Sungai Sembilan.
"Selain itu, sopir juga jangan ugal-ugalan. Bahkan diduga ada sopir yang rela membayar jasa preman untuk mengawal mereka melanggar prohibiden pada jam-jam tertentu dengan dalih terburu-buru," ujar Tony.
Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh LPMK Lubuk Gaung Hendri yanto yang kerap mengunggah di media sosial terkait penyebutan wilayah pungli yang sebenarnya berada di wilayah Kecamatan Dumai Barat. Mereka memberi masukan agar sopir segera melaporkan kejadian apa pun di lapangan terkait pungli.
Warga Sungai Sembilan: Pungli Terpaksa karena Jalan Rusak
Di sisi lain, warga Kecamatan Sungai Sembilan justru mengaku terbantu dengan adanya praktik pungli di wilayah Dumai Barat. Menurut mereka, para preman kerap menimbun lubang jalan yang cukup dalam sehingga pengendara tidak khawatir motor atau mobil mereka kandas akibat lubang tersebut.
Harapan Masyarakat: Pemerintah Provinsi Segera Perbaiki Jalan
Dengan situasi tersebut dan kondisi jalan yang sangat mengkhawatirkan, masyarakat berharap pihak pemerintah provinsi segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan tidak mengancam nyawa bagi pengguna jalan. Harapan ini disampaikan sebagai solusi jangka panjang agar warga tidak lagi bergantung pada praktik ilegal demi keselamatan berkendara.
"Kami tidak ingin pungli terus ada, tapi jalan juga tidak layak. Negara harus hadir," ujar salah seorang warga.
